Dalam beberapa hari belakangan isu tentang penolakan delegasi Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi memanas setelah beberapa organisasi masyarakat dan kepala daerah menyerukan untuk penolakan delegasi Israel hadir dan bertanding di Indonesia. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat Indonesia tentang bagaimana sebenarnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Apakah Indonesia dan Israel memang tidak memiliki hubungan diplomatic maupun bilateral? Hal tersebut perlu kita telisik sebagai referensi pengetahuan sejarah hubungan internasional antara kedua negara tersebut.
Israel merupakan negara Timur Tengah yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Mesir, dan Gurun Sinai. Â Kemudian pada 29 November 1947 dengan diawali dengan Resolusi Majelis Umum PBB yang berisi tentang pemisahan wilayah Palestina menjadi dua bagian. Kebijakan tersebut yang sampai hari ini dikenal sebagai Resolusi 181 itu akhirnya dijalankan. Hal tersebut, merupakan bencana besar bagi masyarakat Palestina yang secara tidak langsung mereka akan terusir dari tanah mereka sendiri.
Pendiri negara Israel yang merupakan Ketua Yishuv (Ketua Komunitas Yahudi di Palestina), Ben Gurion pertama kali mendeklarasikan negara Israel di Museum Tel-Aviv di hadapan 250 tamu undangan. Hal yang menjadi bias adalah dalam deklarasi berdirinya negara itu, Ben-Gurion tidak menyebutkan batas-batas wilayah Israel. Hal tersebut didasari atas asumsi para pendiri Israel yaitu jika batas-batas wilayah Israel disebutkan, tentu negara arab di sekitarnya tidak akan sepakat akan hal tersebut. Pendiri negara Israel, Ben-Gurion akhirnya menjadi perdana Menteri sekaligus Menteri pertahanan pertama Israel dan banyak dipuja oleh seluruh masyarakat Israel atas dedikasinya kepada Israel. Setidaknya, ia menjabat dari 1948-1953, kemudian Ben-Gurion menjabat lagi pada 1955-1963. Ia dikenal sebagai bapak pendiri bangsa.
Kependudukan Israel atas wilayah Palestina dengan tindakan kekerasan dikecam oleh banyak pihak termasuk Indonesia. Sebab, Palestina merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto bahkan sebelum Proklamasi 1945 yaitu pada 6 September 1944 oleh mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan disebarkan ke seluruh dunia. Kemudian, Palestina juga membantu Indonesia dalam proses lobi untuk pengakuan kemerdekaan kepada negara-negara di kawasan arab (Liga Arab). Oleh karena itu, selain dimensi teologi atau agama, serta konflik kemanusiaan yang terjadi di Israel, ada variabel historis kenapa Indonesia sangat dekat dengan Palestina.
Dalam konstitusi Indonesia secara gamblang menyampaikan "bahwa kemerdekaan hak segala bangsa dan penjajahan di dunia harus dihapuskan." Oleh karena itu, sebagai amanat konstitusi membela kepentingan Palestina dan mengecam seluruh tindakan Zionisme di Israel adalah wajib hukumnya dalam politik diplomasi Indonesia.
Jika menelisik ke belakang, Sukarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia juga berbicara lantang akan penjajahan dan kolonialisme di dunia. Dalam pidatonya di hadapan pengadilan Belanda di Bandung pada 1930 yang berjudul "Indonesia Menggugat", Sukarno menyampaikan secara lantang bahwa menolak segala bentuk penjajahan manusia terhadap manusia dan menolak segala bentuk penjajahan bangsa terhadap bangsa. Sukarno yang seorang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme menjadi tokoh terdepan dengan Gerakan non-blok di antara 2 blok kekuatan barat (Amerika) dan Timur (Uni Soviet) untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Yang paling monumental adalah ketika Sukarno tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam konteks keolahragaan, Sukarno juga melarang Timnas Indonesia bertanding dengan Timnas Israel pada kualifikasi piala dunia 1958 dan tidak mengundang Israel dan Taiwan dalam Asian Games 1962. Hal tersebut berimplikasi kepada Indonesia yang akhirnya dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964. Tidak gentar, Sukarno membuat event tandingan yaitu, GANEFO (Games of the New Emerging Force) di Jakarta yang mengundang negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa meski tanpa persetujuan negara-negara barat.
Berdasarkan fakta sejarah yang telah diuraikan di atas akan timbul pertanyaan, Apakah Indonesia sama sekali tidak berhubungan dengan Israel? Oleh karena, itu akan kita elaborasi hubungan bilateral Indonesia-Israel terkhusus dalam konteks perekonomian dan perdagangan yang ternyata tidak seperti apa yang diuraikan di atas. Walaupun, secara sikap politik internasional Indonesia tetap bersama-sama mendukung kemerdekaan Palestina.
Dalam ilmu hubungan internasional yang merupakan salah satu disiplin ilmu yang masih baru dalam rumpun humaniora mulai banyak dibicarakan sejak akhir Perang Dunia I dan berkembang pesat ketika akhir perang dunia II. Di antara pertanyaan tentang hubungan internasional adalah bagaimana sebuah negara menentukan kebijakan dalam menghadapi kekuatan dunia? Apa dasar dalam menentukan kebijakan terhadap negara lain? Bagaimana menentukan kebijakan tersebut?
Dalam konteks Indonesia-Israel akan kita analisis melalui pendekatan realisme yang banyak dipopulerkan oleh E.H Carr, Motgenthau dkk.
Dalam prespektif realisme negara merupakan actor utama dan mewakili unit analisis dalam kajian hubungan internasional. Realisme menggunakan konsep sistem dalam pengertian interrelasi bagian-bagian dan merujuk pada sistem internasional. Organisasi internasional seperti PBB, IMF, FIFA dll dapat dianggap sebagai aktor mandiri dan bukan sebagai aktor dominan sebab statusnya dipengaruhi oleh kebijakan internasional sebuah negara. Secara prinsip, realisme menjelaskan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antar negara dalam bentuk pertarungan kekuatan dan setiap negara berusaha meningkatkan power-nya.
