Sebut saja, namanya Dina. Pekerja sebuah hotel di Jakarta, yang setiap bulan mendapat upah sebesar Rp 4.267.349. Sesuai dengan UMP DKI.
Secara normal, dia bekerja 40 jam seminggu. Sehari 8 jam. Meskipun tidak masuk bekerja karena tanggal merah hari besar nasional atau keagamaan, cuti haid, sakit, bahkan ketika sedang "tidak ada pekerjaan", upah yang diterimanya tidak pernah kurang dari UMP.
Wacana pemberlakuan upah per jam membuat hatinya resah. Jika upah per jam diberlakukan, dengan UMP DKI saat ini; maka upah per jamnya adalah sebesar Rp 17.780 [4,26 juta dibagi 30 (hari), hasilnya dibagi 8 (jam)].
Sebagai housekeeping yang tugasnya bersih-bersih dan merapikan ruangan, bisa saja perusahaan hanya mempekerjakannya 2 jam sehari. Itu artinya, dalam seminggu Dina hanya perlu bekerja selama 10 jam. Jika sebulan ada empat minggu, berarti totalnya 40 jam.
Dikalikan upah per jam 17.780, maka sebulan dia hanya akan mendapatkan upah sebesar 711 ribu. Layakkah seorang buruh bekerja di Jakarta hanya mendapatkan upah sebesar 711 ribu?
Secara teori, setelah bekerja 2 jam di hotel, Dina bisa bekerja di tempat lain. Tetapi masalahnya, mau bekerja dimana? Â Lapangan pekerjaan sangat terbatas. Sementara pencari kerja setiap saat membludak. Gadis manis ini akan kesulitan mencari pekerjaan tambahan.
Berdasarkan apa yang dikhawatirkan Dina itulah, saya mengatakan, upah per jam akan membuat buruh menjadi absolut miskin. Perusahaan akan beramai-ramai merubah sistem penggajian berdasarkan upah per jam. Sehingga pendapatan buruh di bawah upah minimum.
Ada yang bilang, upah per jam tidak untuk pekerja yang bekerja selama 40 jam seminggu. Itu hanya pemanis saja. Dalam praktik, akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga tidak lagi 40 jam seminggu. Dengan demikian ia memenuhi syarat untuk membayar upah per jam. Upah minimum pun hilang.
Kekhawatiran Dina juga dikhawatirkan oleh jutaan pekerja di Indonesia. Karena itulah, pada tanggal 20 Januari 2020, Â setidaknya 30 ribu orang buruh akan mendatangi DPR RI.
Maksud kedatangan puluhan ribu buruh ini adalah untuk meminta agar wakil rakyat di Senayan menolak omnibus law dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Ratusan ribu buruh juga melakukan hal yang sama untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan mendatangi DPRD di masing-masing provinsi, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku.
