Orientasi reformasi yang lebih mengarah pada perubahan dalam birokrasi ini bukanlah hanya merupakan tuntutan yang tanpa alasan, melainkan karena adanya beberapa permasalahan yang selama ini membelenggu birokrasi pada umumnya. Permasalahan yang terjadi dallam perilaku birokrasim sering kali menjadi dasar permasalahan yang muncul dikalangan birokrasi. Masalah perilaku ini juga tidak sebatas dipengaruhi oleh kondisi internal birokrasi itu sendiri tetapi juga karena adanya pengaruh eksternal yaitu adanya intervensi dari partai politik terhadap aparat biroktasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Miftah Thoha bahwa terkait netralitas aparatur birokrasi tidak sepenuhnya terjadi karena adanya intervensi dari partai politik[7].
Persoalan mendasar yang terjadi sehingga terjadi perilaku menyimpan oleh aparatur birokrasi bukan pada pertentangan tujuan melainkan masalah pengetahuan yang tidak sempurnah. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa organisai administratif adalah sistem-sistem perilaku kerjasama anggota-anggota organisasi diharapkan menyesuaikan perilaku mereka dengan mengingat tujuan-tujuan tertentu yang dianggkat sebagai tujuan-tujuan organisasional.[8] Maka tinggallahmasalah mengkoordinasikan perilaku mereka. serta memberikan informasi kepada semua aparaturnya terkait pengetahuan tentang perilaku yang dijadikan keputusan. Kemudian ditambah oleh Miftah Thoha terkait perilaku organisasi adalah sebagai fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya[9]. Karena dalam pemahamannya setiap individu memiliki perbedaan perilaku yang disesuaikan dengan lingkungan organisasinya masing-masing bahkan kemungkinan individu membawa karakteristik tersebut manakala ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya.
Bahkan persoalan empirik terkait perilaku aparatur birokrasi di Indonesia saat ini menjadi catatan merah yang perlu diperbaiki, dari sekian data KKN, Prosedur dan Mekanisme Kerja yang berbelit-belit, kaya struktur tetapi miskin fungsi kesemuanya merupakan persoalan perilaku aparatur didalamnya. Pada tataran tertentu, permasalahan-permmasalahan tersebut bisa terjadi secara parsial yang terfragmentasikan pada masing-masing kondisi. Tetapi pada tataran atau kondisi lainnya bisa pula terjadi secara bersamaan. Dan pada masa desentralisasi ini pun persoalan tersebut semakin terfragmentasikan kedalam satu kondisi dimana terliha dari kepemimpinannya. Mungkin tidak semua dari persoalan kepemimpinan ini memberikan dampak negatif tetapi setidaknya kita dapat berkaca pada pola kepemimpinan di kabupaten Jembrana dan Sragen yang memiliki kepala daerah yang memiliki political will (keinginan Politik untuk merubah wajah birokrasi dari sini terlihat bahwa bagaimana suatu kepemimpinan merupakan cerminan dari perilaku aparatur birokrasi dibawahnya.
D.Upaya Mengatasi Permasalahan perilaku Birokrasi
dari berbagai permasalah tentang pelaksanaan reformasi birokrasi terutama yang dilihat dari sisi perilaku aparaturnya merupakan sebuah permasalahan yang kompleks terlebih lagi merupakan kumpulan dari berbagai permasalahan yang kumpulkan untuk dijadikan satu kata artinya bahwa berbagai persoalan didalam organisasi birokrasi dapat di satukan menjadi persoalan perilaku yang mengakibatkan berdampak pada KKN dan lain sebagainya.
Pada umumnya disepakati bahwa birokrasi harus direformasi, tapi bagaimana cara mereformasinya merupakan pertanyaan yang belum terjawab karena berbagai macam pandangan yang pada akhirnya belum memiliki satu kesepakatan yang bulat untuk dijalankan. Namun bagi penulis bahwa yang terpenting saat ini adalah adanya keinginan atau kemauan dari pimpinan nasional, karena ini merupakan modal utama yang peerlu didukung oleh konsep yang jelas dan konkrit.
Jika meminjam bahasanya Yeremias bahwa membangun manusia birokrasi merupaka aspek pertama yang harus dibenahi adalah kualitas kepemimpinan birokrasi. Aspek ini harus dibenahi melalui leadership development.[10] Bahkan beliau juga menambahkan bahwa pemimpin birokrasi dan manajer disemua tingkatan birokrasi harus membangun dan memelihara trust dari masyarakat. Bahkan dalam kehidupan bernegara trust memang sangat dibutuhkan untuk membangun solidaritas. Bahkan telah terbukti bahwa trust terhadap pemimpin sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi.
Aspek-aspek yang perlu diubah memang terbilang kompleks tetapi kompleks tetapi yang menjadi perhatian penulis disini terkait dua hal penting yaitu pertama memberikan dorongan yang kuat bila perlu dalam bentuk dorongan politik terhadap leadership delvelopment dalam memperbaiki perilaku aparatur tersebut. Asumsi ini berasalan dari keberhasilan beberapa daerah otonomi (provinsi, kabupaten/kota) dalam mengelola manajemen birokrasinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gorontalo, Jembrana, Sragen maupun Solok. Kesemuanya ini berawal dari politikal will pemimpin daerahnya. Jika semangat ini kita angkat pada level yang lebih tinggi dan kita berikan dorong sepenuhnya maka pada asumsinya berhasilan yang serupa akan kita raih. Dan yang kedua yaitu melakukan penyatuan sistem kordinasi terkait manajemen aparatur pemerintah (PNS). Tiga lembaga tersebut yaitu Menpan, LAN dan BKN. Alasan terkait dengan kordinasi ketiga lembaga tersebut dikarenakan dari ketiga lembaga ini memiliki objek yang sama yaitu aparatur pemerintah, sehingga dinilai penting untuk mengatur korrdinasi diantara ketiga lembaga tersebut.
Daftar Pustaka
Keban, Yeremias T Â Â Â Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu edisi kedua Gava Media Yogyakarta 2008
Utomo, Warsito         Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik. Cet. II 2007 Pustaka Pelajar dan Program Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta hal 59