Mohon tunggu...
Saheeda Noor
Saheeda Noor Mohon Tunggu... Penulis - ASN, penulis dan editor freelance

Saheeda Noor tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Di sela-sela aktivitasnya sebagai ASN, dia menekuni dunia literasi dengan menjadi penulis dan editor freelance. Sesuai dengan posisinya saat ini, perempuan ini tertarik pada bidang hukum, birokrasi, lifestyle, parenting, dan literasi. Penulis bisa dihubungi melalui akun Facebook Saheeda Noor, Instagram @saheedanoor, dan surel saheedanoor74@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pengukuran IKK untuk Menakar Kualitas Kebijakan Publik di Daerah, Bagaimana Pemda yang Belum Berpartisipasi?

29 November 2023   11:31 Diperbarui: 29 November 2023   12:07 147
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tujuan pengukuran IKK sendiri adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Lebih khusus, pengukuran indeks ini bertujuan untuk membangun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di seluruh prosesnya.

Kualitas Kebijakan menurut IKK

IKK telah ditetapkan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan publik. Artinya, kita bisa melihat kualitas kebijakan yang disusun oleh suatu lembaga pemerintah berdasarkan nilai IKK-nya. Secara keseluruhan, pengukuran IKK berfokus pada 13 indikator.

Dalam framework-nya, IKK mengukur dua dimensi, yaitu perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. Dimensi perencanaan dikembangkan menjadi dua subdimensi, yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan.  Dimensi evaluasi kemanfaatan kebijakan juga dikembangkan menjadi dua subdimensi, yaitu implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Pada subdimensi perencanaan kebijakan, pengukuran agenda setting memiliki 2 indikator, yaitu identifikasi dan validasi masalah serta penyaringan dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Pengukuran formulasi kebijakan memiliki 5 indikator terkait proses pengambilan keputusan kebijakan, yatu karakteristik mendasar, berorientasi ke depan, outward looking, berbasis bukti, dan inovatif.

Pada dimensi evaluasi kemanfaatan kebijakan, subdimensi implementasi kebijakan memiliki 3 indikator, yaitu pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring implementasi kebijakan. Subdimensi evaluasi kebijakan juga memiliki 3 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, serta evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Proses pengukuran IKK dilakukan melalui sistem informasi. Pemenuhan 13 indikator (dan bukti dukungnya) di atas akan menghasilan nilai IKK dengan predikat kurang, cukup, baik, sangat baik, atau unggul.

Untuk kebutuhan pengukuran kualitas kebijakan, LAN telah menyiapkan tabel instrumen IKK sebagai panduan bagi lembaga pemerintah untuk menyiapkan proses dan bukti dukung yang akan diinput. Dengan begitu banyaknya kebijakan yang disusun oleh lembaga publilk, apakah pengukuran ini dilakukan terhadap seluruh kebijakan?

Pemilihan Jenis Kebijakan

LAN sebagai leading institution untuk pengukuran IKK telah menentukan kriteria jenis kebijakan yang bisa diajukan sebagai sasaran pengukuran kualitas kebijakan. Artinya, tidak semua kebijakan bisa diukur kualitasnya. Adapun kriterianya adalah

  • kebijakan yang diukur ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK; dan
  • kebijakan yang dikecualikan sebagai obyek pengukuran adalah kebijakan yang sifatnya rutin (ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu) dan kebijakan yang sifatnya mengatur ke dalam/internal instansi.

Mendasarkan pada kriteria di atas, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah cukup mengusulkan kebijakan-kebijakan yang akan diukur sebagai populasi. Selanjutnya, jumlah sampel dan jenis kebijakan yang akan diukur ditentukan secara random sampling dan otomatis oleh sistem informasi IKK.

Pengukuran Kualitas Kebijakan di Daerah

Terkait pengukuran kualitas kebijakan di tingkat daerah, jenis kebijakan yang dapat diusulkan sebagai populasi pengukuran IKK adalah peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota. Itu pun tidak semuanya bisa diukur.

Jenis kebijakan yang dikecualikan dari usulan tersebut adalah peraturan-peraturan yang bersifat rutin seperti rencana strategis, anggaran pendapatan dan belanja, serta perencanaan tahunan. Selain itu, juga peraturan-peraturan yang berlaku internal, misalnya tata naskah dinas, organisasi dan tata kerja instansi, kepegawaian, serta standar operasional dan prosedur.

PR bagi Pemerintah Daerah

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun