Salah satu poin Sumpah Pemuda menyatakan, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.” Sejak saat itu, ragam bangsa di Nusantara; Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Flores, Ambon, Dayak, Toraja, Bugis, Asmat, dan lainnya, membaur menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.
Kenyataan satu bangsa ini harus dipahami pemerintah Indonesia sebagai pengawal pembangunan bagi “segenap bangsa Indonesia”. Pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah.
Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan umum akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Namun, ada hal-hal yang harus dituntaskan di tengah masyarakat Indonesia sehingga saat pemilihan umum nanti, dapat ditempatkan negarawan-negarawan yang berkeadilan sosial, baik di bangku legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya.
Isu-isu primordial harus dihapuskan dari pemikiran segenap bangsa Indonesia. Dengan semangat kebersamaan dan kebinekaan, setiap rakyat Indonesia harus berpikir untuk membangun seluruh tumpah darah Indonesia, tidak hanya suku, etnis, agama, ataupun golongannya.
Apabila setiap rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran yang sama, rakyat tersebut tentu akan memilih wakil yang tepat untuk ditempatkan di bangku pemerintahan. Rakyat harus memilih negarawan yang berkeadilan sosial, yang siap membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Tidak lepas dari itu, setiap rakyat Indonesia harus diajak merefleksi ke belakang dan melihat jauh ke depan. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas tersebut juga tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan.
Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki track record yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan yang paling utama mencintai Indonesia.
Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi janji dan lembaran uang semata. Nasib pembangunan bagi rakyat Indonesia bukanlah berada di tangan pemerintah, melainkan justru ada di atas tangan rakyat itu sendiri. Kekritisan rakyat adalah jawaban dalam menentukan pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang berkeadilan sosial.
Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan kekritisan dari rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin yang akan mengisi pemerintahan, bukanlah impian jika beberapa tahun mendatang kita akan merasakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”.
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Namun, pemerintah yang adil serta didukung rakyat yang kritis dan menjunjung kebinekaan pasti akan bisa mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Semoga!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
