Dalam Paradigma Islam, fungsi dari kepemimpinan adalah mengurusi urusan umat (raa'in) dan menjaga mereka (junnah) ini jelas berbeda dengan sekularisme kapitalisme. Sebab, penguasa wajib mengerahkan segala daya upaya dalam mensejahterakan umat serta menjauhkan mereka dari semua hal yang membinasakan. Tidak hanya untuk urusan di dunia, bahkan juga untuk urusan akhirat umatnya.
Islam dalam konteks bencana menuntut para pemimpinya untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah bencana sekaligus menghindarkan masyarakat dari risiko bencana. Yang paling penting adalah dengan cara diterapkannya aturan dan kebijakan yang tidak merusak lingkungan serta tidak membiarkan hal-hal yang bisa mengundang azab Allah Taala
Ini berdasarkan dari perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah berbuat kerusakan di bumi!' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.'" (QS Al-Baqarah: 11).
Juga dalam firman-Nya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS ar-Rum: 41).
Juga dalam hadis Nabi saw., "Jika zina dan riba tersebar luas di suatu tempat, sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah." (HR Hakim, Baihaqi, dan Thabrani).
Â
Berdsarkan paradigma ruhiah inilah, para penguasa akan menurunkan kebijakannya. Ini karena tolok ukur satu - satunya hanyalah syariat Islam, bukan kepentingan pribadi, golongan, apalagi kepentingan para pemilik modal. Pada dasarnya Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai sistem politik, ekonomi (termasuk keuangan), sistem sosial, sanksi, hankam, dan sebagainya.
Tuntunan Dalam Islam
Memang benar jika bencana merupakan ketetapan dari Allah Swt dan bisa terjadi kapan pun dan di mana pun sebagai ujian dan peringatan bagi manusia. Tetapi, Islam memberi tuntunan untuk menghindarinya sekaligus menuntun cara menghadapinya. Dalam hal ini mengatur soal mitigasi bencana, secara umum mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik dengan pembangunan fisik maupun penyadaran, serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
Dalam Islam, mitigasi tentu menjadi tanggung jawab penuh dari penguasa karena menyangkut fungsi kepemimpinannya sebagai rain dan junnah umat tadi, dimana pertanggung jawabannya sangat berat di akhirat. Adapun aktivitas menolong yang bisa dan biasa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, itu merupakan kebaikan yang diajarkan oleh agama dan tetap didorong oleh penguasa. Pemimpin dalam Islam akan membuat berbagai kebijakan khusus, dari penataan lingkungan yang dikaitkan dengan strategi politik ekonomi yang menjamin kesejahteraan orang per orang. Juga sistem keuangan, pertanahan hingga sanksi untuk mencegah pelanggaran.
Adapun kebijakan lebih khusus dapat diterapkan pada tempat - tempat yang rawan bencana. Tak hanya kesiapan mitigasi resiko, tetapi terkait manajemen kebencanaan (disaster management). Mulai dari pendidikan kebencanaan, sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur serta penanganan bencana yang lebih sistemik dan terpadu. Begitu juga dengan sistem logistik kedaruratan dan sistem kesehatan yang menjadi bagian integral dari sistem penanganan terpadu kebencanaan benar - benar akan diperhatikan.
