Bung Karno, Golkar, dan Pergulatan Demokrasi

Dalam konteks kekinian, sudah waktunya bagi Golkar untuk melakukan tindakan penyelamatan konstitusi, sebelum ancaman disintegrasi nasional benar-benar terjadi.  Apabila negara ini mengalami kondisi yang semakin runyam dari praktek ketatanegaraan, maka Golkar harus berani membangun aliansi strategis dengan partai-partai berbasis ideologi kebangsaan diantaranya dengan PDI-Perjuangan, untuk kemudian bersama-sama mengawal jalannya konstitusi negara  secara murni dan konsekuen. Partai Golkar harus membuka jalan untuk kembali kepada UUD 1945, dengan hanya melakukan “amandemen terbatas” yakni pada pasal menyangkut yang masa jabatan presiden, mekanisme pemilihan presiden dan sistem pemilu!

Kendati sisa-sisa persoalan internal masih membelenggu Golkar pasca turunnya kasasi Mahkamah Agung, namun masalah internal itu tidak harus membuat Golkar kehilangan sensitivitas atas kehidupan ketatanegaraan kita.  Sungguh patut disesalkan mengapa MA harus mengeluarkan kasasi, pada saat Golkar justru sedang melakoni proses rekonsiliasi internal. Banyak kalangan memandang kasasi MA dengan sikap nyinyir, karena MA dianggap telah terjebak dalam politisasi hukum atas konflik Golkar. Padahal, di atas hirarki keputusan lembaga peradilan, terdapat “etika dan moral hukum” yang kedudukan filosofisnya lebih tinggi dari keputusan hukum formil.

Terlepas dari pro-kontra kasasi MA, umumnya kader-kader Golkar meyakini bahwa dua tokoh utama Golkar saat ini, Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL) tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya dengan membiarkan Golkar  terpuruk lagi. ARB dan  AL, diyakini tetap mengawal rencana pelaksanaan Munaslub Golkar.  ARB dan AL diyakini mampu mengawal Golkar demi merebut kembali kebangkitan dan kejayaan Golkar.  Tidaklah berlebihan dikatakan bahwa hitam-putihnya Golkar di masa depan, yang akan ikut mempengaruhi hitam-putihnya sejarah politik bangsa ini, turut ditentukan pula oleh sikap kenegarawanan dari ARB dan AL. ***