Seorang Hakim mempunyai tanggungjawab atas putusnya sebuah amar putusan di Pengadilan. Dalam hal menjatuhkan putusan pidana salah satu hal yang harus termuat adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan”, hal ini berdasarkan pada pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Keadaan-keadaan memberatkan adalah situasi yang berlaku dalam tindak pidana yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya pelaku tersebut, yang mempengaruhi ukuran beratnya pidana yang akan dijatuhkan.
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar (alasan) yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:
- Karena jabatan;
- Karena menggunakan bendera kebangsaan;
- Karena pengulangan (recidive).
1. Alasan Karena Jabatan
Pasal 53 KUHP menerangkan pemberatan karena jabatan yang rumusan lengkapnya adalah:
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanaggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”
Dasar pemberat pidana karena jabatan tersebut terletak pada keadaan jabatan dari kualitas pejabat atau pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk tindak pidananya antara lain :
- Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
- Memakai kekuasaan jabatannya
- Menggunakan kesempatan karena jabatannya
- Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya
2. Alasan karena menggunakan bendera kebangsaan
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a :
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”
Cara penggunaan bendera dalam pasal tersebut tidak ditentukan. Hal ini menunjukan bahwa menggunakan bendera kebangsaan dengan cara apapun saat melakukan kejahatan termasuk perbuatan tindak pidana.
