Akibatnya rakyat miskin yang menjadi target pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak mendapatkan kehidupan layak yang merupakan kewajiban negara seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, diantaranya berupa pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas Kesehatan yang baik, layak dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Lalu berapa jumlah kerugian Negara akibat tindak pidana ini ?
Tercatat kasus-kasus korupsi yang telah berhasil diungkap oleh KPK beberapa diantaranya memiliki nilai yang luar biasa, misalnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai kerugian negara Rp. 3,7 triliun, kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dengan nilai kerugian negara Rp. 10 triliun, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan nilai kerugian negara Rp. 13,7 triliun, dan kasus pengadaan E-KTP dengan nilai Rp. 2,3 triliun.
Diharapkan pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana ini menjadi langkah awal terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta dapat diterapkan secara serius dan konsisten. Komitmen Negara dalam hal ini pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar publik dapat benar-benar dapat Kembali menaruh kepercayaan kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara.
Â
DAFTAR PUSTAKA:
Adminuniv. (2022, Oktober 26). Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: https://fahum.umsu.ac.id/kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia/
Annur, C. M., & Santika, E. F. (2023, Februari 1). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022. Retrieved from Databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022
DPR. (2022). RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/66
DPR. (n.d.). RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/72
KPK. (n.d.). Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia. Retrieved from Pusat Edukasi Anti Korupsi: https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia
