Penghapusan presidential threshold memiliki berbagai implikasi terhadap sistem politik di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik. Setiap partai politik, tanpa memandang besar kecilnya dukungan elektoral, kini memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya lebih banyak kandidat dengan latar belakang serta visi yang beragam, sehingga memperkaya pilihan bagi masyarakat.
Namun, di sisi lain, penghapusan batasan tersebut juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik. Dengan tidak adanya syarat minimum, jumlah calon presiden dan wakil presiden yang berlaga dalam pemilu dapat meningkat signifikan. Situasi ini dapat mempersulit tercapainya konsensus politik, menciptakan dinamika yang lebih kompleks, terutama dalam proses pembentukan pemerintahan.
Selain itu, putusan ini mengubah pola pembentukan koalisi di antara partai-partai politik. Sebelumnya, koalisi cenderung terbentuk secara pragmatis untuk memenuhi syarat presidential threshold. Namun, dengan penghapusan aturan tersebut, partai-partai memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan strategi politik. Koalisi yang terbentuk diharapkan akan lebih berbasis ideologi, sehingga dapat memperkuat basis dukungan partai sekaligus mendorong demokrasi yang lebih substansial.
Implikasi terhadap Sistem Pemilu
Penghapusan presidential threshold membawa berbagai dampak terhadap sistem pemilu, terutama dalam meningkatkan kompetisi demokratis. Dengan aturan yang lebih terbuka, kandidat dari berbagai latar belakang dapat bersaing secara lebih setara dalam pemilu presiden. Hal ini memberikan masyarakat lebih banyak pilihan, sehingga memperkaya proses demokrasi.
Namun, peningkatan jumlah kandidat juga memunculkan tantangan, khususnya dalam proses pemungutan suara. Banyaknya opsi yang tersedia dapat menyulitkan pemilih dalam menentukan pilihan, yang berpotensi meningkatkan risiko terpecahnya suara.
Selain itu, penghapusan presidential threshold meningkatkan kemungkinan terjadinya putaran kedua dalam sistem pemilu dua putaran. Dengan banyaknya kandidat yang bersaing, sulit bagi satu pasangan calon untuk langsung memperoleh mayoritas suara pada putaran pertama, sehingga membuka peluang untuk dilangsungkannya pemilu putaran kedua.
Implikasi terhadap Stabilitas Pemerintahan
Penghapusan presidential threshold memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan. Di satu sisi, kebijakan ini dapat menciptakan dinamika pemerintahan yang lebih fleksibel. Presiden terpilih kemungkinan besar harus membangun aliansi yang lebih inklusif untuk memastikan dukungan yang cukup dalam menjalankan pemerintahan, sehingga tercipta kerja sama yang lebih luas di antara berbagai kekuatan politik.
Namun, di sisi lain, penghapusan threshold juga membawa risiko instabilitas politik. Jika presiden terpilih berasal dari partai kecil atau tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen, potensi konflik antara eksekutif dan legislatif dapat meningkat. Kondisi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mengancam kelancaran jalannya pemerintahan.
Implikasi Hukum dan Konstitusional
