Pertemuan antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional menjadi arena diskursus yang menarik, terutama dalam upaya memahami dan menggabungkan dua sistem hukum yang berakar dalam nilai-nilai dan konteks budaya yang berbeda. Diskursus ini mengarah pada konsep "Maslahah," yang merujuk pada kemaslahatan dan kesejahteraan umum dalam Hukum Islam. Harmonisasi antara Hukum Islam dan HAM Internasional menjadi tantangan dan peluang yang harus dieksplorasi untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang universal.
Di antara berbagai norma dan ajaran yang ditegaskan oleh para pakar fikih dalam menerapkan hukum Islam, konsep mashlahah (kemaslahatan) dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan Islam sepanjang waktu. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Karnali, "prinsip kemaslahatan memiliki cakupan yang cukup luas, melibatkan berbagai sasaran baik yang bersifat idealis maupun pragmatis, dengan tujuan menjaga standar pemerintahan yang baik."
Prinsip ini juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas legislasi perundang-undangan dalam berbagai komunitas Muslim. Dengan kemaslahatan, dapat dicapai keseimbangan antara harapan yang mungkin terlalu idealis dari pemerintahan di pihak masyarakat dan upaya masyarakat untuk lebih bermakna dalam mengakui nilai-nilai Islam.
Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh Imam Malik, yang merupakan pendiri mazhab fiqih Maliki. Selanjutnya, konsep tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli fikih seperti Al-Ghazali dan Al-Thufi, yang masing-masing berasal dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Pada abad keempat belas, Abu Ishaq Al-Syatibi lebih mengembangkan konsep ini sebagai dasar rasionalitas dan kemampuan hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan situasi.
Konsep tersebut juga diartikan sebagai prinsip utama universalitas dan kepastian hukum Islam. Kini, kaidah hukum Islam yang bijaksana ini diakui oleh para ahli hukum sebagai wadah bagi benih-benih masa depan Syariat dan ketahanannya sebagai kekuatan hidup dalam masyarakat.
Istilah mashlahah (kemaslahatan) memiliki arti harfiah sebagai kepentingan atau kesejahteraan, dan dalam konteks fiqih Maliki, digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada prinsip kepentingan publik atau kesejahteraan publik. Sering kali, istilah ini dikaitkan dengan mashlahah mursalah (secara harfiah berarti kepentingan yang dilepaskan) ketika kepentingan tersebut tidak terikat pada teks-teks khusus tetapi didasarkan pada pertimbangan kebaikan bersama. Dalam konteks ini, mashlahah sering diinterpretasikan sebagai mashlahah akummah, yaitu kepentingan dan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan.
Namun demikian, penggunaan mashlahah untuk mencapai kepentingan atau kesejahteraan bersama umat tidak seharusnya menghambat aplikasinya yang lebih luas untuk melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan individu. Konsep umum mashlahah juga mencakup apa yang dapat disebut sebagai mashlahah syakhshiyyah, yaitu kepentingan atau kesejahteraan individu, dengan tujuan memastikan perlindungan hak asasi manusia.
Walaupun hak asasi manusia memiliki tujuan khusus untuk melindungi hak-hak individu, tujuan utamanya adalah memastikan kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, dimana pun mereka berada. Menjaga kesejahteraan individu pada akhirnya menjamin kesejahteraan masyarakat atau publik, dan sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip mashlahah menjadi sangat relevan dalam konteks pembahasan hak asasi manusia dalam hukum Islam.
Dalam usahanya mengaitkan mashlahah dengan tujuan-tujuan umum Syariat (Maqashid Al-syariah), Al-Syatibi, mengemukakan tiga tingkatan hierarkis untuk menentukan cakupannya. Tingkatan pertama dan paling tinggi adalah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (dharuriyyat), yang mencakup apa yang disebut sebagai lima universal, yakni: agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Karena tidak dapat diabaikan, setiap elemen tidak hanya harus diutamakan tetapi juga dijaga dengan cermat. Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer menyamakan lima universal ini dengan hak-hak asasi manusia (al-huquq al-fithriyyah).
Tahap berikutnya adalah yang dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan pokok (hajiyyat), yang merupakan penambahan dari kategori pertama dan mencakup kebutuhan yang jika diabaikan dapat menyebabkan kesulitan hidup, tetapi pelaksanaannya tidak akan menyebabkan keruntuhan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini bertujuan untuk memastikan adaptasi terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan yang sesuai dengan hukum dan dengan demikian membuat hidup menjadi lebih mudah dijalani.
Tingkat terakhir adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup (tahsiniyyat), yang mencakup hal-hal yang dapat meningkatkan dan memperindah kehidupan secara umum, dan oleh karena itu, dapat memperkaya nilai-nilai Syariat secara umum.
Karakteristik dan perkembangan hukum Islam berdasarkan prinsip mashlahah sepenuhnya sejalan dengan penegakan hak asasi manusia secara internasional dalam kerangka hukum Islam. Pemeliharaan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum hak asasi manusia internasional memiliki tujuan kemanusiaan universal untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara dan meningkatkan martabat manusia.
Dalam konteks ini, kita akan memanfaatkan prinsip mashlahah dalam cakupan yang luas Syariat untuk menetapkan kebutuhan hukum dan menghindari kesulitan dalam kehidupan seseorang, sesuai dengan dukungan ayat Al-Qur'an berikut: "Dia tidak akan menimbulkan kesempitan (kesulitan) bagimu dalam agama."
Penerapan prinsip mashlahah dalam konteks Maqashid Al-Syariah memiliki kemampuan untuk menyertakan konsep takhayyur (pilihan eklektik). Konsep ini memfasilitasi fleksibilitas dalam mengubah pendekatan dari satu mazhab utama fiqih Islam ke mazhab utama fiqih Islam lainnya, dan juga mempertimbangkan berbagai pandangan yang beragam dari para ahli fiqih untuk mendukung argumen-argumen alternatif terkait isu-isu yang berkembang dalam era kontemporer.
Konsep kemaslahatan tidak hanya menjadi landasan bagi penerapan hukum Islam, tetapi juga merupakan sarana yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme dan kenyataan dalam masyarakat Muslim. Dalam menggabungkan aspek idealis dan pragmatis, konsep kemaslahatan membantu menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, konsep ini bukan hanya sebuah prinsip, tetapi juga menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman.
Meskipun pada realitasnya Harmonisasi antara Hukum Islam dan HAM Internasional menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, perbedaan interpretasi dan penerapan norma-norma HAM serta Hukum Islam dapat menciptakan gesekan. Kedua, konteks budaya dan perbedaan pandangan tentang nilai-nilai moral dapat menghambat harmonisasi. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui pendekatan dialogis dan inklusif.
Pendekatan yang mungkin untuk mencapai harmonisasi adalah dengan merujuk pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam keduanya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat menjadi titik temu. Diskursus terbuka dan dialog antara para cendekiawan Hukum Islam dan cendikiawan HAM Internasional diperlukan untuk mencapai pemahaman bersama.
Harmonisasi antara Hukum Islam dan HAM Internasional adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi dan pengakuan akan kompleksitasnya. Konsep Maslahah menjadi landasan untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan ruang bagi pemahaman bersama. Dengan pendekatan dialogis, pendidikan yang holistik, dan kesadaran masyarakat, adalah mungkin untuk mencapai titik temu yang menghormati nilai-nilai universal dan kesejahteraan umum. Diskursus ini bukan hanya tentang harmonisasi hukum, tetapi juga tentang membangun jembatan antara keberagaman dan persatuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
