Ketiga, Gerakan Politik
Pemerintahan mahasiwa merupakan gerakan politik, sebagai gerakan politik memiliki artian menjalankan fungsi control (oposisi) terhadap kebijakan, baik kampus maupun negara. Hal ini lebih berarti jika ada jalinan antar gerakan mahasiswa, paling tidak ada isu ataupun musuh bersama. Sebagai contoh turunnya soeharto dari tampuk kekuasaannya sebagai presiden pada tahun 1998 merupakan salah satu contoh betapa kuatnya gerakan mahasiswa tatkala bersatu. Namun pasca lengsernya soeharto, gerakan mahasiswa tidak lagi memiliki kesamaan terutama dalam hal strategi apa yang akan digunakan dalam melaksanakan agenda reformasi.
Untuk mengokohkan peran politik ekstra parlementer, pemerintahan mahasiswa menggunakan strategi. Mempengaruhi dan berupaya berpartisipasi dalam pengambilan kebiakan public, mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan public, serta memberikan penilaian dan advokasi terhadap pelaksanaan kebijakan public.
Keempat, Bersifat Independen
Independen memiliki arti tidak terpengaruh kepentingan kelompok tertentu wabil khusus diluar mahasiswa itu sendiri. Sejarah orde lama memberikan kita pelajaran bahwa partai politik mempunyai kepentingan dengan menggarap mahasiswa. Tidak heran jika pada waktu itu ada anggapan jika HMI adalah alat perjuangan Masyumi, NU dengan PMII nya, PNI dengan GMNI nya dan PKI dengan CGMI nya. Meskipun memang, tidak bisa dipungkiri bahwa ekspresi gerakan mahasiwa adalah ekspresi moral yang berdimensi politik, dan ekspresi politik yang berdasar pada moral dan Intelektual. Sebagai gerakan politik yang berbasis moral, gerakan mahasiwa tidaklah berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan maupun kadernya.
Kelima, Sejajar dengan pihak manapun
Hal ini adalah sebuah keberanian dari gerakan mahasiswa yang akan menjadi Bahasa perjuangannya. Sehingga dengan pihak manapun gerakan mahasiswa mempunyai hak dan kesempatan yang sama, dalam hal ini tentunya membutuhkan keterlibatan mahasiswa secara luas. Namun, apa boleh buat jika ternyata mahasiswa bahkan secara umum apatis, masa bodoh terhadap kondisi kampusnya. Perlu energy yang besar untuk merubah paradigma berpikir. Sehingga, untuk menghadapi pihak pihak dari luar mahasiswa harus mengatasi kondisi internal mereka sendiri. jadi membutuhkan energy dua kali.
Lima prinsip dasar diatas merupakan basis bagi pengembangan pemerintahan mahasiswa dalam kampus, maupun jaringan antar kampus. Dengan adanya proses internalisasi lima prinsip diatas, maka gerakan mahasiswa dengan elemen yang dimilikinya, akan menjadi kekuatan pressure grup yang efektif terhadap decision maker baik di kampus maupun negara.
Setelah memahami pemerintahan mahasiswa maka perlu juga memahami keuntungan dan strategi pemerintahan mahasiswa. Dalam hal ini perlunya dibentuk pemahaman yang sebenarnya mengenai politik kampus. Maka kita perlu mengetahui beberapa keuntungan memasuki arena politik kampus.
- Dengan membuat partai kampus dan aktif dalam kegiatan politik kampus, maka ada kesempatan menyuarakan kepentingan kita dan mayoritas mahasiswa konstituen. secara praktis tujuan-tujuan dakwah akan tersampaikan melalui mimbar legislative.
- Dengan mendudukan wakil mahasiswa di Himpunan Jurusan, Senat Mahasiswa, Dewan eksekutif mahasiswa maka kebijakan kampus dapat kita awasi, control dan rekomendasi.
- Mengawali kultur positif tentang pengelolaan lembaga mahasiswa, dengan mengembangkan kultur jujur dan amanah, maka mahasiswa konstituen akan benar-benar merasa terwakili dan diayomi, disinilah nilai dakwah terinternalisasi.
Untuk memaksimalkan sebuah kemenangan, maka perlu memikirkan strategi yang paling menguntungkan bagi dakwah dengan catatan tidak terseret dalam gelombang pragmatism. Strategi yang sebagaimana yang digunakan Rasulullah dahulu, yaitu Al-Tahalluf (koalisi) dengan kekuatan perubahan dalam struktur masyarakat. Akumulasi kekuatan perubahan akan menjadi pressure grup paling efektif. Dalam siyasah, terdapat perjuangan pada tingkat parlemen atau yang biasa disebut dengan masyarakah ijabiyah banna-ah (Partisipasi positif konstruktif). Dengan metode demikian, maka elemen dakwah yang berpolitik akan terlibat secara maksimal dalam pemberian masukan bagi eksekutif dan pemberlakuan atau penolakan sebuah kebijakan.
Jika elemen dakwah di kampus sudah siap masuk dalam pusaran politik kampus, maka seyogyanya pertanyaan-pertanyaan pada poin diatas, sudah tidak lagi dilontarkan. Memasuki wilayah politik berarti harus siap segalanya. Ingat akan Thariq Bin Ziyad di tepi Andalusia (Spanyol) yang membakar kapal anak buahnya dan meneguhkan perjuangan di depan mata. Mungkin sekarang saatnya kita teriakan. Jangan pernah mundur walau setapak, karena mundur adalah pengkhianatan.
