Mohon tunggu...
Saefurrahman Lubis
Saefurrahman Lubis Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Hi perkenalkan saya Saefurrahman Lubis, Di Kompasiana ingin membahas fenomena yang terjadi ditengah masyarakat.

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Kematian 5 PMI: Tragedi yang Mengungkap Rumitnya Hubungan Malaysia-Indonesia

29 Januari 2025   22:01 Diperbarui: 29 Januari 2025   22:01 14
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Photo by mehrab zahedbeigi: https://www.pexels.com/photo/sunset-17094567/

1. Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Malaysia

Penembakan 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia ramai diberitakan di berbagai Media Massa, sekaligus berita duka bagi masyarakat tanah air. Dari berita yang beredar penembakan tersebut terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025 bahwa satu dari lima PMI yang ditembak oleh Otoritas Maritim Malaysia dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, yang lainnya mengalami luka-luka. Lokasi insiden ini berlangsung di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. 

Dijelaskan oleh Christina Aryani, selaku Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bahwa penembakan dilakukan karena terlihat sebuah kapal yang diawaki oleh 5 PMI tersebut beroperasi tidak sesuai prosedur yang berlaku. Atas kejadian tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Malaysia mengirim Nota Diplomatik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas insiden tersebut, karena diyakini masuk dalam penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force).

2. Sejarah Pembunuhan PMI oleh Aparat Malaysia

Apabila melihat data 20 tahun terakhir, LSM Migrant Care setidaknya mencatat sebanyak 75 PMI meninggal karena pembunuhan oleh aparat Malaysia tanpa proses peradilan. Akan tetapi anehnya, kasus pembunuhan yang terjadi tidak pernah diusut tuntas. Terkait ini, Wahyu Susilo, selaku Direktur Migrant Care menegaskan untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap 5 PMI tersebut agar aparat Malaysia tidak sewenang-wenang.

3. Faktor-faktor mengapa Polemik dengan Malaysia tidak kunjung reda

a. Kurangnya Transparansi dalam Penanganan Kasus:

  • Ketiadaan informasi dan transparansi mengenai penyelidikan insiden penembakan dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Jika pemerintah Malaysia tidak menjelaskan secara terbuka dan jelas tentang langkah-langkah keamanan dan akuntabilitas, hal ini bisa memperburuk hubungan.

b. Persepsi Publik dan Media:

  • Media sering kali menyoroti kejadian negatif terkait PMI, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, yang menciptakan pandangan negatif terhadap Malaysia di mata masyarakat Indonesia. Hal ini juga mendorong sikap skeptis terhadap upaya diplomasi antara kedua negara.

c. Politik Domestik di Malaysia:

  • Situasi politik dalam negeri Malaysia dapat mempengaruhi cara penanganan isu yang melibatkan PMI. Politisi mungkin menggunakan isu ini untuk kepentingan politik mereka, sehingga menghambat penyelesaian yang konstruktif.

d. Stigma Terhadap Pekerja Migran:

  • Terdapat stigma yang menganggap PMI sebagai beban dan terkadang sebagai pelanggar hukum di Malaysia. Ini menghambat perlakuan yang adil dan berkeadilan, serta meningkatkan ketegangan antara PMI dan aparat penegak hukum.

e. Kasus-kasus Terdahulu:

  • Sejarah panjang ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, termasuk berbagai kasus pelanggaran hak PMI sebelumnya, dapat menciptakan 'dendam kolektif' dan ketidakpuasan yang sulit diatasi.

4. Bagaimana penyelesaian polemik

Penyelesaian polemik dapat dilakukan melalui:

  • Penguatan regulasi: Pemerintah Indonesia dan negara tujuan perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan PMI.
  • Kerjasama antara negara: Membangun kerja sama bilateral dalam perlindungan hak PMI.
  • Advokasi dan pendidikan: Meningkatkan kesadaran di kalangan PMI tentang hak-hak mereka dan cara melindunginya.
  • Dukungan dari Lembaga Internasional: Seperti ILO dan UN yang berkomitmen terhadap perlindungan pekerja migran.
  • Perbaikan Teknologi: Penggunaan teknologi untuk memantau dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak PMI.
  • Perjanjian Bilateral: Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian untuk meningkatkan perlindungan PMI.
  • Pelatihan Pra-Pemberangkatan: Memberikan pelatihan kepada PMI sebelum berangkat untuk memberi pengetahuan tentang hak-hak mereka.
  • Penanganan Aduan: Pembentukan saluran bagi PMI untuk melaporkan pelanggaran hak.

Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia, terutama terkait dengan perlindungan PMI. Penembakan tersebut bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga mengungkapkan berbagai isu struktural yang mendalam yang mempengaruhi interaksi kedua negara. Diperlukan dialog yang terbuka dan kerja sama yang erat untuk menangani isu-isu ini secara tuntas.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun