Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani

Pemerintah ditengah keterbatasan anggaran dihadapkan pada target pencapaian swasembada pangan terutama komoditas padi sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Berdasarkan angka sementara 2015, produksi padi pada subround III 2015 mencapai 16, 53 juta ton, dengan komposisi 99,30 persen padi sawah dan 0,70 persen padi ladang. Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, produksi padi pada subround III-2015 turun sekitar 0,01 persen. 

Sementara produksi padi selama tahun 2015 sesebar 75,36 juta ton atau lebih tinggi 6,37 persen jika dibandingkan produksi padi selama tahun 2014 sebesar 70,85 juta ton. Berdasarkan pada indeks produksi bulanan Industri Besar dan Sedang pada Maret 2016 diperkirakan naik 1,12 persen dari indeks bulan sebelumnya menjadi 129,75. Jika dibanding indeks produksi pada Maret 2014 indeks tersebut naik sebesar 4,09 persen. 

Sementara indeks produksi industri besar dan sedang pada triwulan I-2016 diperkirakan turun 1,34 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunya kinerja sebagain besar subsektor, terutama industri pengolahan tembakau sebesar 9,20 persen, industri karet, barang dari karet dan plastik  sebesar 7,38 persen  dan indsutri kertas dan barang dari kertas  sebesar 5,94 persen. 

Di samping itu ada beberapa subsektor yang mengalami kenaikan kinerjanya, terutama indsutri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 5,51 persen, industri alat angkutan lainnya sebesar 3,64 persen dan industri logam dasar sebesar 3,36 persen.  (sumber: Indikator Ekonomi Indonesia Per Juni 2016).

Jika melihat pertumbuhan angka produksi khususnya komoditas padi menunjukkan kenaikan diandingkan tahun sebelumnya yaitu 2014 dan 2015. Pada saat yang bersamaan hal ini mengindikasikan, bahwa program dan kegiatan yang di rancang oleh Kementerian Pertanian terkait peningkatan swasembada pangan melalui komoditas padi tercapai walaupun pada saat yang bersamaan tidak mudah dalam mencapai kenaikan angka produksi tersebut. 

Program Upaya Khusus (UPSUS) yang di tempuh oleh Kementerian pertanian dengan melibatkan seluruh stakeholder pada tahu ke dua yaitu 2016 memberikan dampak terhadap pertumbuhan produksi dan tentu hal ini menjadi hal yang menggembirakan bagi petani terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka.

Jika dilihat dari indeks nilai tukar petani (NTP) sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani. Mulai Desember 2013, NTP menggunakan tahun dasar 2012=100. Pada Juni 2016, dari 33 provinsi yang disurvei tercatat sebanyak 8 provinsi memliki NTP di atas angka 100, sedangkan 15 provinsi memiliki NTP di bawah angka 100. NTP tertinggi tercatat di provinsi Sulawesi Barat dengan nilai NTP sebesar 107,5 sedangkan NTP terendah berada di provinsi Bengkulu dengan NTP sebesar 92,9 (sumber: Indikator Ekonomi Indonesia Per Juni 2016). 

Jika melihat angka pertumbuhan NTP tersebut menunjukkan, bahwa hanya 24,2 persen provinsi yang mencapai NTP di atas 100, sementara selebihnya 75, 8 persen masih di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli petani/pendapatan masih didominasi oleh NTP di bawah 100, artinya petani belum merasakan jerih payahnya secara maksimal dari usaha taninya khususnya di sektor pangan.

 NTP menunjukkan daya tukar  (term of trade) dari roduk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan /daya beli petani. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah?benarkah dengan peningkatan produksi padai secara nasional pendapatan/kesejahteraan petani meningkat?jika meningkat seberapa besar dan jika tetap atau menurun apakah penyebabnya?

 Jika melihat hasil pemantaun harga harga perdesaan di 33 provisni di Indonesia pada bulan Maret 2016, NTP secara nasional turun 0,89 persen di bandingkan dengan NTP Februari 2016, yaitu dari 102,23 menjadi 101,32. Penurunan NTP pada bulan Maret 2016 disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperleuan produksi pertanian mengalami kenaikan.