Digitalisasi Sistem Layanan Perpajakan di Indonesia

"In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes." - Benjamin Franklin

Pada zaman sekarang, saat semua hal sudah dilakukan secara digital begitu pula dengan sistem layanan perpajakan di Indonesia. Apakah kalian menyadari bahwa sistem layanan perpajakan di Indonesia saat ini berbeda dengan yang dahulu? 

Jika kalian menyadarinya, penyebab hal tersebut berbeda karena adanya digitalisasi yang disebabkan oleh berkembang pesatnya teknologi saat ini. Melalui tagline "Mudah, Cepat, Aman" diharapkan para wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dapat dilakukan dengan lebih mudah, murah, dan cepat.

Perbedaan sistem layanan pajak saat ini dengan yang dahulu dapat dilihat dari penggunaan kertas dalam layanan perpajakan. Saat dahulu, pelayanan perpajakan di Indonesia sangat identik dengan kertas. 

Misalnya saja dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), beberapa produk hukum dan permohonan juga harus menggunakan kertas. Kertas memang dianggap menjadi kemudahan, tetapi seiring waktu dan perkembangan zaman penggunaan kertas akan menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan.

Kemudian, dampak pandemi membuat adopsi teknologi dalam administrasi pajak di Indonesia semakin cepat. Saat itu, tidak adanya kontak langsung dalam pelayanan pajak dan mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pelaporan atau layanan lainnya dengan online secara mandiri. 

Melalui Layanan 3 C, yaitu pelayanan dengan mekanisme Click (full system), Call (berkomunikasi dengan contact center), dan Counter (berkomunikasi langsung dengan petugas KPP/Kanwil). Layanan 3 C ini menerapkan tujuan Efesiensi layanan, Standarisasi, Penguatan Pengawasan. Program ini mentransformasikan layanan ke arah digital dan setralisasi. Dengan diterapkannya layanan ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam mengurus perpajakannya.

Digitalisasi sistem layanan ini memberi keuntungan bagi wajib pajak dalam memudahkan pelaporan. Melalui reformasi, perubahan metode layanan dari yang tadinya melalui kertas menjadi metode digital. 

Pelaporan perpajakan dapat mudah dilakukan melalui aplikasi, laman, maupun situs yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) serta dapat dilakukan secara mandiri tanpa dibantu oleh petugas pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Menurut Aviandri Hidayat (2023), Chief Product Officer Mekari, mengatakan bahwa inisiatif digitalisasi sistem pajak oleh pemerintah akan memacu wajib pajak khususnya pembisnis untuk mengadopsi teknologi perpajakan. 

Peralihan dari konvensional ke digital akan berdampak positif bagi bisnis. Teknologi akan membuat pemrosesan pajak secara otomatis, mulai dari pengolahan data hingga pengarsipan dokumen, sehingga bisnis dapat dengan lebih mudah dan lancar memenuhi kewajiban pajak mereka.

Layanan E-reg merupakan salah satu dari penerapan digitalisasi layanan perpajakan di Indonesia. Layanan ini berguna untuk pendaftaran NPWP secara online, bagi wajib pajak ini merupakan layanan yang sangat menguntungkan karena wajib pajak akan lebih mudah mendapatkan NPWP tanpa harus menguras tenaga dan waktu. Layanan ini juga digunakan bagi wajib pajak ketika sedang mengalami kendala lupa kata sandi dan melakukan reset kata sandi pada akun DJP. 

Selanjutnya, terdapat situs yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT elektronik tahunannya yaitu layanan E-Filing. E-filing dapat di akses di www.pajak.go.id. 

Walaupun saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memahami tahapan-tahapan dalam menggunakan laman ini tetapi digitalisasi layanan ini akan membuat sektor perpajakan Indonesia menjadi lebih kondusif.

Apabila Anda seorang wajib pajak yang dalam pengisian SPTnya di e-filling, namun berstatus kurang bayar maka Anda bisa melakukan pembayaran dengan mencetak kode billing pada situs e-billing di laman DJP online dan melakukan pembayaran melalui banking ataupun dompet digital. E-billing juga digunakan untuk pembayaran pajak secara online, tentunya ini sangat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan tidak khawatir jika pembayarannya tidak sah karena akan menerima bukti pembayaran yang sah.

Selanjutnya ada layanan E-Bupot yang membantu wajib pajak untuk membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT masa PPh Pasal 23 dan 26 serta membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak dalam bentuk elektronik. Nanti bukti pemotongan akan tersimpan aman dalam sistem administrasi resmi dan terpercaya. 

Saat Anda seorang pengusaha yang kena pajak (PKP) kemudian ingin membuat faktur pajak secara elektronik dan SPT masa PPN maka Anda bisa melakukan kegiatan ini di aplikasi E-Faktur. Melalui aplikasi ini pengusaha akan mendapat banyak keuntungan yaitu mempercepat pemeriksaan karena datanya lengkap serta mempercepat pelaporan juga.

Terakhir, ada aplikasi E-Form yang berguna bagi wajib pajak untuk pelaporan SPT semi online yang berupa formulir elektronik. Wajib pajak harus mengisi SPT secara offline dengan mendownload formulir di E-Form terlebih dahulu. Namun, E-Form memiliki kelemahan yaitu wajib pajak harus tetap memvalidasi data dengan petunjuk pengisian SPT secara manual dalam formular yang di unduh karena E-Form belum dilengkapi petunjuk pengisian spesifik seperti E-Filing.

Berdasarkan banyaknya layanan yang memudahkan dalam sistem perpajakan, wajib pajak harus lebih peduli tentang perpajakan di Indonesia karena dengan membayar pajak akan memajukan kesejahteraan negara. Kemudian, seharusnya wajib pajak tak mempunyai alasan lagi untuk tidak membayar pajak. Digitalisasi layanan perpajakan ini akan menjadi langkah yang bagus bagi sistem perpajakan di Indonesia. Ayo Peduli Pajak! Orang Bijak Taat Pajak!