Mohon tunggu...
Hr. Hairil
Hr. Hairil Mohon Tunggu... Administrasi - Menulis itu kebutuhan, bukan hiburan.

Institut Tinta Manuru

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Masih Perihal Petisi Online Masyarakat Sipil dan Lockdown

19 Juni 2021   19:21 Diperbarui: 19 Juni 2021   19:55 136
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
foto ilustrasi - detik.com

Indonesia -- Tanggal 06 Februari kemarin, angka kasus covid-19  tertinggi ada pada angka 12 ribu terjadi dalam sahari. Tentunya harapan kita semua adalah tidak lagi terjadi peningkayan yang signifikan pasca februari 2021 ini. Ternyata, harapan tidak sesuai dengan kenyataan.

Masih ingatkah kita terkait liburan lebaran dan beberapa kebijakan pemerintah yang diluncurkan bertepatan dengan Liburan Hari Besar Lebaran Idul Fitri 2021 pada mei kemarin. Kebijakan itu sebenarnya merupakan langkah bijak pemerintah indonesia dengan tujuan menekan angka kasus covid-19 yang masih terjadi peningkatan di negara kita. Baca Artikel Sebelumnya di Petisi dan Lockdown

Saya maksudkan disini, sayang negara kita ini terkadang masyarakat sipil tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah. Petisi kita ini, galangan keyakinan untuk meyakinkan pemerintah untuk kebijakan lockdown karena terkaget kalau angka covid-19 beberapa hari ini meningkat.

Begitulah tiba momen ada akal nya, jita selalu begitu. Padahal kalau saja kemarin dan sebelumnya kita menuruti beberapa tahapan kebijakan lockdown, dan berbagai usaha langkah taktis pemerintah mengupayakan covid-19 ini agar berkurang. Saat ini kita tidak butuh petisi tetapi terapi gizi untuk penyegaran pikiran setelah kurang lebih hampir tiga tahun tertekan dalam keadaan pandemi yang benar-benar meresahkan hati.

Cnn Indonesia pada jumat (18/06) mewartakan terkait petisi yang sudah diteken sebanyak 210 orang bersamaan dengan angka kasus covid-19 secara nasional bertambah 12.990 sehingga kasus covid-19 bertambah menjadi 1.963.266 sejak diumumkan maret 2020 oleh presiden Indonesia Joko Widodo sendiri.

Yang menjadi hal prihatinnya adalah, terkadang kita selalu lupa dan pura-pura khilaf pada sebuah nilai kebaikan (Ruh kebijakan) demi kesehatan kita bersama yang diluncurkan resmi oleh pemerintah. Setelah segala daya dan upaya itu diabaikan, sekarang kita menuntut untuk melakukan lockdown

Hemat saya, tidak usah menuntut karena terkaget dengan jumlah yang begitu progresif meningkat. Berbagai aturan dan kebijakan kemarin misalkan dapat kita patuhi, ruh aturan itu tidak mati hingga kini. Yang kita butuhkan bukan galang petisi tetapi sadar diri

Di sini saya tidak mau bicara tentang berapa orang terinfeksi codi-19 telah sembuh atau beberapa banyak yang meninggal. Saya hanya sedikit kesal dengan kita semua yang kadang-kadang berbuat tidak sesuai dengan apa yang semestinya kita pikir

Setahu saya, sejak petisi ini digalang. Sayang seribu sayang. Angka covid-19 sudah 12 ribu dan angka ini tertinggi dari beberapa bulan sebelumnya. Bukankah ini luar biasa? Luar biasa karena masyarakat sipil yang mengabaikan berbagai kebijakan pemerintah tentang kesehatan ini. Luar biasa karena kaget dan tiba-tiba kesurupan minta petisi

Lockdown menurut saya semenjak tanggal dilegalkan dan resmi diluncurkan ruhnya masih berfungsi selama pandemi ini berlangsung. Janganlah, jangan lagi kita menuntut terlalu banyak kepada pemerintah kita.

Yang mestinya itu lakukan kedisiplinan, turut pada sejumlah aturan dan kebijakan untuk kesehatan bersama yang pemerintah sudah luncurkan beberapa kali itu, beberapa tahap itu dan jika kita sadar. Galangan petisi itu sudah ada dalam ruh kebijakan menangani masalah kesehatan yang diluncurkan pemerintah, tinggal kita yang patuhi.

Mau galang petisi atau mau cap pemerintah lambat menangani pun, kasus covid-19 di negara kita sebentar lagi mencapai angka 13 ribu. Bukankah itu mengagetkan kita sebagai masyarakat sipil, bahwa ternyata begini kalau tidak patuhi sejumlah aturan pemerintah tentang kesehatan bersama.

Jangan Tutup Diri

Hal selanjutnya adalah tentang diri baik pemerintah dan masyarakat sipil sendiri. Terkait meningkatnya angka covid-19 beberapa bulan terakhir ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita masih tutup diri, terlalu ekskluif untuk orang lain.

Pemerintah menutup diri terhadap masyarakat sipil terkait sejumlah angka yang tidak terjangkau. Artinya ada beberapa lembaga peneliti menyebut pemerintah kita tidak terbuka soal data kasus covid-19. Ekslusifitas inilah menjadi ketersinggungan, bagi saya hal ini bisa dibicarakan dengan baik

Masyarakat tutup diri terhadap pemerintah, tidak mematuhi aturan yang pemerintah luncurkan. Saya percaya meskipun berbagai tekanan jika memenuhi atau mematuhi aturan dari pemerintah. Sebagian beralasan isi perut dan lain sebagainya, benar.  

Benar bahwa kalau tidak kerja bisa mati, jangankan makan garam. Batu saja bisa dimakan kalau tidak punya makanan. Maksud saya, kebijakan sifatnya kepentingan kemaslahatan umum yang saya sangat yakin jika serentak saja jika patuhi. Indonesia sudah bebas dari covid-19 tanpa minta petisi untuk lockdown

Pemerintah bukan tidak peka, tetapi telinga kita sebagai masyarakat sipil kadang sudah tuli dengan niatan baik dari yang pemerintah lakukan. Pemerintah ini, jika diibaratkan seorang ibu. Mulutnya sudah sobek-sobek sampai rahang belakang karena teriakkan dia tidak dindahkan anak-anaknya

Pada bagian ini, saya sedikit hati-hati menyebut kata (KITA) karena tentunya sebagian orang tentu tidak menyepakati yang saya bicarakan. Tapi saya pun sedikit tidak peduli, kerena buktinya sekali lagi, kita sebagai masyarakat sipil sudah terlalu keras kepala dalam hal kebijakan pemerintah tentang penanganan kesehatan ini

Terbuka yang saya maksud adalah, pemerintah benar-benar menyasar semua lini dari atas hingga lini paling bawah demi kelengkapan data. Akurasinya bagaimana, apakah semua wilayah indonesia dijangkau atau semua wilayah terkoreksi datanya dll dll untuk bisa diketahui publik. Biar publik tidak panik saat angka covid-19 naik mendadak dan minta petisi lockdown lagi

Begitu juga sejumlah elemen masyarakat baik lembaga survei dan sejumlah LSM masyarakat yang andil dalam menangani kesehatan negara kita. Mestinya kita tidak harus perang mulut adu data dan lain sebagainya melawan pemerintah

Ajaklah bicara baik-baik, bahwa ini loh data akurat yang kita temukan di lapangan dan data ini beda berapa digit dengan pemerintah. Ayo kita koreksi sama-sama, apakah metode kami yang bermasalah atau perangkat pemerintah ada yang masih lalai.

Hanya dengan cara inilah kita bisa, kita mampu tanpa petisi lockdown. Karena tanpa kita galang dukungan, pemerintah sudah berpikir beberapa tahap lebih jauh dari yang kita bayangkan. Sebab dalam pemerintahan indonesia ini letaknya orang pintar dan cerdas.

Bagaimanapun, pemerintah sudah bertanggungjawab, pemerintah kita sangat perhatian pada rakyat sipil, hanya terkadang rakyat sipil suka mengabaikan, suka tidak menuruti pemerintah dll dll sampai saat ini kita tersadar bahwa angka covid-19 ini benar-benar angka luar biasa tinggi

Mau menuntut apalagi kita terhadap pemerintah, bukankah selama dua tahun berjalannya pendemi masuk tahun ketiga ini. Pemerintah sudah banyak menegur, mengingatkan kita akan kebijakan yang mereka luncurkan. Hanya saja kadang kita keras kepala dan seka lupa diri. Pemerintah sudah menerapkan kebijakan lockdown ini sejak lama, kita saja yang anggap sepele.

Terakhir yang kita ketahui, vaksinasi ini adalah bagian penangan yang itu merupakan upaya pemerintah. Hanya saya, sekali lagi. Hanya saja kita masih melawan dan sebagian dari kita memilih tidak mau vaksin dengan sejumlah alasan. Tapi entahlah.

Jangan menuntut terlalu banyak untuk pemerintah harus melakukan langkah cepat dan tepat, itu sudah dilakukan. Yang mestinya kita lakukan adalah turut dan patuhi semua yang sudah pemerintah keluarkan dalam bentuk kebijakan dll dll

Tanpa itu, jangan berharap dan menuntut terlalu banyak, pemerintah sudah banyak berbuat, kita saja yang kadang egois dan keras kepala melawan aturan-aturan hingga kita nantinya merasakan dampak serius dari dua hal yakni pandemi covid-19 dan tidak menaati apa yang pemerintah kita lakukan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun