Lelang Jabatan dan Politik Kasta

Kasta di Bali mulai kental saat masa penjajahan Belanda, sehingga penjajah dapat dengan leluasa memisahkan raja dengan rakyatnya. Selama berabad-abad penduduk Bali telah diajari bahwa kasta yang tinggi harus lebih dihormati, sehingga bila kita berbicara dengan orang yang berkasta tinggi, baik lebih muda, lebih tua, atau seusia, kita harus menggunakan bahasa bali yang halus. Tetapi bila bicara dengan orang berkasta rendah, kita tidak diwajibkan menggunakan bahasa halus (Baca : Kehidupan Kemasyarakatan Kasta-Reza Putra) 

Bali dan India adalah contoh rill praktik politik kadara yang kita dapati.  Dalam praktik lelang jabatan dinegara ini mestinya hindari politik kasta yang pada substansinya adalah merusak tatanan demokrasi kita, praktik lelang jabatan masih menggunakan praktik kolusi dan nepotisme. 

Hal ini lah yang merubah konsistennya lembaga birokrasi untuk tetap menjaga etika profesional dan transparansi sehingga polemik tesebut berubah alur menjadi politik kasta karena kepentingan segelintir orang. 

Politik yang membedakan status, kedudukan, kedekatan, dan mengabaikan kualitas serta kapabilitas seorang yang mengikuti proses lelang jabatan Tersebut. 

Artinya bukan semenjak praktik lelang jabatan ini baru terlihat politik kasta mengendus kedalam ruang-ruang publik (birokrasi). Tetapi semenjak, lahirnya kelompok-kelompok kepentingan dari sejumlah segmen efek dari perpolitikan yang kita praktik. 

Efek praktik politik yang mementingkan kelompok inilah identitas kolusi dan nepotisme tetap melekat dan menjadikan sendi birokrasi serat dengan praktik Politik kasta yang selama ini menggerogoti birokrasi.

Dampak lebih besar lagi yang kita dapat di sejumlah daerah adalah pelelangan jabatan disejumlah birokrasi ternyata tidak lagi berdasarkan amanat UU tetapi lebih kepada pendekatan persuasif antara (PANSEL) atau organ inti pelaksana lelang jabatan tersebut dengan calon pemimpin yang nantinya mengisi jabatan. 

Olehnya itu, praktik lelang jabatan menambah kuatnya akar Politik Kasta yang mestinya harus di hapus, di hilangkan dalam setiap praktik pemilihan pemimpin dinegara ini. 

Untuk melalui segalanya dengan mengacu pada prakti profesional berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi sebagai kapasitas pemimpin (seorang yang akan mengisi jabatan) yang dilelang tersebut. 

Begitupun, untuk menghindari praktik politik kasta ini. Tentunya kita berkeinginan lelang jabatan tidak berdampak lebih jauh pada perpolitikan modern, perpolitikan dalam ajang mencari pemimpin dan wakil-wakil rakyat untuk jabatan strategis disetiap birokrasi baik di pusat maupun daerah. 

Lelang jabatan merupakan sebuah terobosan baru, meskipun secara regulasi sudah sejak tahun 70an. Terobosan baru ini kiranya bisa kita jauhkan dari praktik politik kasta atau atau wajah lama kolusi dan nepotisme sehingga tidak mengakar menjadi budaya yang merusak tatanan birokrasi kita yang bersih.