Dampak PHK dan Berhentinya Operasi Gerai Pusat Perbelanjaan

Seluruh aktivitas bisnis di kota besar seperti Bandung, Surabaya, Depok dan Bogor dengan sendirinya akan mendapatkan hal yang sama. Persaingan kian meningkat dalam hal bisnis, itulah mengapa beberapa waktu lalu terjadi PHK dan hingga kini beberapa gerai pusat belanja dikabarkan akan menyusul Matahari dan Sevel Eleven. 

Sejumlah analisis menaruh ini merupakan sebuah problem yang kompleksitas sebab imbasnya sangat terasa. Imbas yang lebih besar lagi kita lihat pada dinamika sosial masyarakat kalaupun pengangguran tidak lagi dapat dihindarkan. Maksudnya indonesia saat ini kritis ekonominya. Ribuan pekerja yang kehilangan kerja dari sejumlah industri paska PHK belum bisa move on terhadap perkara yang mereka hadapi, pengusaha belum tersadar dengan pesatnya persaingan dan lain-lain. 

Dari kesemuaannya itu terdata dalam jumlah yang bukan sedikit, jelasnya kesulitan mendapatkan kerja memicu juga ruang konflik ditengah kehidupan yang penuh dengan perkembangan teknologi pada saat ini. 

Pekerja baik yang di-PHK dan yang berhenti dari beberapa gerai perbelanjaan ini akan kembali menangisi nasib hidup tentang bagaimana menafkahi keluarga dan anak-anaknya. Perkara makin riwet jadinya. Lalu, apakah pemerintah hanya menonton dan diam saja melihat perkara ini? Di satu sisi, pekerja yang kehilangan kerja akan merasakan tekanan secara psikologi, sehingga kita akan mendapatkan konflik dijalanan, dilingkungan masyarakat dan dibanyak tempat. Ini buah dari pada imbas kedua hal diatas. 

Pada prinsipnya tidak inginkan suatu lebih buruk pada negara kita terutama pada masyarakatnya. Tapi toh, perkara ini terlanjur membelakangi kita. Dan di sisi lain, masalah tekanan psikologi para pekerja ini memberikan efek lebih besar lagi pada presentasi angka pengangguran Indonesia.

Kita lihat kembali data 2016 lalu, oleh Ketenagakerjaan Indonesia, jumlah meningkat sekitar 10 ribu orang pada ketenagakerjaan Indonesia dari 7,02 juta orang menjadi 7,03 juta orang. Peningkatan ini baru pada januari sampai pada agustus 2016. Artinya dalam kurun waktu kurang lebih tujuh bulan, peningkatan ini signifikan. Lalu pada saat ini, PHK dan berhentinya operasi gerai perbelanjaan akan membuka seberapa besar jumlah dari tahun 2016 tersebut menjadi angka pengangguran.

Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada februari 2017 kemarin tercatat angka kerja sebanyak 131,55 juta orang angkatan kerja atau naik 3,88 juta orang dibandingkan Februari 2016. Masih pada peningkatan, setidaknya kedua lembaga ini memberikan kita perhatian penuh pada angka kerja dari hari ke hari makin melejit naik. 

Tetapi hal mendasar yang harus kita ketahui juga adalah perkara produksi dan perputaran uang ditengah persaiangan dunia bisnis. Terlihat pada sebuah organisasi bisnis, jika produksi masih dalam tahap normal dan meningkan dengan daya beli masyarakat yang kuat akan mendorong perkembangan. 

Namun sebaliknya, jika terjadi stagnasi dalam proses produksi dan didorong dengan jumlah minat beli masyarakat menurun akan memberikan dampak kebangkrutan sehingga terjadi PHK dan ancaman penutupan bisnis yang sedang berjalan tersebut. Dalam persentase yang demikian diatas adalah kabar buruk bagi nasib ekonomi dinegara ini. Sampai pada tahap ini. Siapa yang kita salahkan. Perusahaan kah? Pemerintah kah? Atau pekerja? 

Kembali lagi kita pada sebuah kebijakan rill yang diambil oleh sejumlah perusahan industri sampai pada terjadinya PHK dan penutupan/pemberhentian operasi bisnisnya. Adalah merupakan keputusan manager atau pemiliknya dalam mengambil sebuah kebijakan, dan hal itu rasional adanya. Bukan salah mereka. Kebijakan ekonomi adalah kewenangan pemerintah dalam membijaki maju atau tidaknya perkembangan bisnis negara ini. Kebijakan juga pada akhirnya lebih pada tahap ini pemerintah masih telihat kaku memandang ekonomi kita masih tetap stabil dan baik-baik saja. 

Pekerja juga memiliki sebuah keputusan dengan kesepakatan kerja. Artinya sebelum bekerja pada perusahaan atau industri tersebut pastilah melewati tahap-tahap dan itu membutuhkan kesepakan tertulis bukan? Kurang lebih isi dari kesepakan antar pekerja dan perusahaan/industri adalah salah satunya resiko jika terjadi PHK. Sehingga segala yang menjadi perkara adalah tanggungjawab setelah keputusan itu diambil.  Tapi ini hanya bagian lain dari perkara yang kita bicarakan di atas.