Peran Otonomi Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pondasi Pembangunan Otonomi

Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari,C. A.,Poin, E. A. (2020).Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.Jurnal Ilmiah Projemen,7(1),37-55.

Rizki, Raden Achmad, Tri Setiady, I Ketut Astawa, (2023), Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 59-72

Setiawan, O. T. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model Gbhn Sebagai Haluan Negara. PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies, 2(2), 20–50.

Sidik, M. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, 1–25.

Sudiro, A. (1997). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia dan Permasalahannya. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4(2).

Swasono, S.-E. (1987). Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi: membangun sistem ekonomi nasional. Penerbit Universitas Indonesia.

Theresia, A. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta

Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 5(1), 43–51.