G30S-PKI: Menguak Propaganda dan Dampaknya pada Masyarakat Indonesia

Langit Jakarta pada malam 30 September 1965 tampak tenang, tetapi siapa sangka di balik ketenangan itu ada gerakan yang mengguncang sejarah Indonesia. Peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G-30 S-PKI ini bukan hanya sekadar kudeta, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Dari perspektif Ilmu Sosial dan Komunikasi, peristiwa ini memberikan banyak pelajaran tentang kekuasaan, propaganda, dan dampaknya pada masyarakat.

Untuk memahami sepenuhnya dampak dan makna dari peristiwa G-30 S-PKI, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang, termasuk sosial dan komunikasi. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana itu mempengaruhi masyarakat Indonesia. 

Latar Belakang Sejarah

G-30 S-PKI merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September dengan dukungan Partai Komunis Indonesia (PKI). Target utama mereka adalah "Dewan Jenderal", sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang diduga merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Enam jenderal dan beberapa perwira lainnya dibunuh dalam peristiwa yang berlangsung pada malam itu. Namun, upaya kudeta ini gagal ketika Mayor Jenderal Soeharto berhasil mengambil alih komando dan menggagalkan gerakan tersebut. Dalam hitungan jam, nasib politik Indonesia berubah drastis.

(Sumber: "Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup D'État in Indonesia" oleh John Roosa, "The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali" oleh Robert Cribb)

Dampak Sosial: Trauma Kolektif dan Polarisasi

Peristiwa G-30 S-PKI meninggalkan jejak yang dalam di hati masyarakat Indonesia. Ratusan ribu orang ditangkap dan dieksekusi dalam pembersihan anti-komunis yang menyusul. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, meninggalkan trauma yang dirasakan hingga beberapa generasi. Ketakutan dan kecurigaan merajalela, merusak solidaritas sosial yang ada.

Dari kacamata Ilmu Sosial, peristiwa ini menunjukkan bagaimana ketakutan dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat. Ketika masyarakat terpecah dan saling curiga, mereka menjadi lebih mudah untuk dikendalikan. Polarisasi yang terjadi pasca G-30 S-PKI memperlihatkan betapa rapuhnya struktur sosial ketika dihadapkan pada propaganda dan kekerasan.

(Sumber: "The Army and Politics in Indonesia" oleh Harold Crouch, "State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging" oleh Ariel Heryanto)

Peran Media: Membangun Narasi Melalui Propaganda

Media massa memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik tentang G-30 S-PKI. Pemerintah Orde Baru menggunakan media untuk menyebarkan narasi bahwa PKI adalah dalang di balik kudeta ini. Film "Pengkhianatan G-30 S-PKI" yang disutradarai oleh Arifin C. Noer menjadi alat propaganda yang sangat efektif. Film ini diputar setiap tahun di sekolah-sekolah dan televisi nasional untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya komunisme.

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, penggunaan media oleh pemerintah Orde Baru menunjukkan bagaimana informasi dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik. Narasi yang dibangun satu arah tanpa memberi ruang untuk perspektif lain menciptakan pemahaman yang seragam di masyarakat. Ini adalah contoh kuat dari kekuatan media dalam membentuk opini publik dan menciptakan konsensus yang diinginkan oleh penguasa.

(Sumber: "The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies" oleh Katharine McGregor, Jess Melvin, Annie Pohlman, "Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries" oleh Wilbur Schramm)

Transformasi Politik: Dari Soekarno ke Soeharto

G-30 S-PKI bukan hanya tragedi sosial, tetapi juga transformasi politik yang signifikan. Soeharto berhasil memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan memulai era Orde Baru. Dengan dalih ancaman komunisme, Soeharto mendapatkan dukungan dari militer dan sebagian besar masyarakat untuk menjalankan kebijakan represif.

Dari perspektif politik, peristiwa ini mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah krisis dapat dimanfaatkan untuk perubahan rezim. Soeharto menggunakan propaganda dan kontrol informasi untuk melegitimasi kekuasaannya. Ini adalah contoh bagaimana komunikasi dan politik saling berkaitan erat dalam membentuk sejarah suatu bangsa.

(Sumber: "Indonesia: The Rise of Capital" oleh Richard Robison, "Suharto: A Political Biography" oleh R.E. Elson)

Peristiwa G-30 S-PKI adalah cermin yang memperlihatkan kekuatan propaganda dan dampaknya pada masyarakat. Dari perspektif Ilmu Sosial dan Komunikasi, kita belajar bahwa kontrol informasi dan ketakutan dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat dan membentuk opini publik. Mempelajari sejarah ini penting agar kita dapat memahami dan mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis, di mana kebenaran dan transparansi menjadi dasar dari komunikasi dan kebijakan publik.

Sabrina Zulfanova Saputri ( 22010400101 )