AHY Gagal Menarik Presiden Dalam Pusaran Kemelut Demokrat Lewat Isu Kudeta

.Para petinggi Partai Demokrat kompak satu suara dan konsisten dalam narasi yang dibangunnya sejak konferensi per sang ketua umum tanggal 1 Feberuari 2021, bahwa ada elemen kekuasaan yang ingin mengambil alih kekuasaan di internal partai Demokrat sebagaimana disampaikan oleh kader Demokrat, Andi Malarangeng dalam diskusi di acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. 

Andi menjelaskan bahwa masalah internal partai tidak menjadi soal karena bisa diselesaikan secara internal kepartaian, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai untuk menyelesaikan persoalan internal kantanya. 

Andi melanjutkan, "Tetapi persoalannya adalah ada elemen kekuasaan yang mengintervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang. Makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau surat kepada Pak Jokowi sangat sopan untuk bertanya, apa benar Pak Moeldoko itu mendapat restu untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat".  

Jika dicermati pernyataan di atas, para kader secara terang-terangan mencoba menarik Presiden ke dalam persoalan yang muncul dari pertemuan para mantan kader  dengan Pak Moeldoko dibeberapa tempat sebagaimana diberitakan berbagai media masa.  

Seharusnya, Partai Demokrat menanyakan langsung kepada Pak Moeldoko. Karena dialah yang bertemu dengan para kader dan mantan kader. Tetapi dalam hal ini, mereka melompat bertanya ke Presiden. Ini menurut hemat saya ada lompatan cara berpikir dalam menyelesaikan persolan atau krisis yang terjadi di internal partai. 

Lebih tidak logis lagi kalau kemudian usaha ini oleh para kader disebut-sebut sebagai kudeta.  Padahal kudeta adalah pengambilalihan kekuasaan Negara yang sah dengan kekuatan militer dan secara paksa.(lihat KBBI) Sementara Partai Demokrat adalah sebuah partai dan bukan sebuah negara. 

Dari definisi ini saja kita bisa mengatakan bahwa tidak mungkin seorang Moeldoko mengadakan kudeta terhadap Partai Demokrat, sekalipun ia didukung oleh para mantan kader yang dijumpainya. Jadi sampai disini penggunaan istilah kudeta yang dipakai sangatlah tidak tepat.

Maka saya mengamini apa yang dikatakan mantan Kader partai demokrat, Ruhut Sitompul, bahwa Andi sedang berhalusinasi. Bagaimana mungkin seorang Moeldoko  mengambilalih kekuasaan di partai Demokrat? Karena dalam sebuah partai ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur kapan sebuah KLB harus dilakukan. Mekanismenya akan sulit sekali dan ruwet buat seorang Moeldoko.

Sebagaimana biasanya isu politik, tidak akan seru kalau tidak ada sanggahan ataupun bantahan. Semakin sering digaungkan maka semakin sering pula respon untuk mengcounter isu tersebut. Kader-kader partai besutan Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan, akhirnya juga buka suara karena nama kader terbaik mereka dalam hal ini Presiden Jokowidodo dibawa-bawa dalam kasus Kudeta Partai Demokrat. 

Dalam sebuah diskusi di TV One 5 Februari 2021, Deddy Y. Hanteru Sitorus menyebutkan bahwa isu  tersebut adalah klaim sepihak Demokrat. Menurut dia, Seharusnya Demokrat bertanya kepada Pak Moeldoko, bukan kepada Presiden yang tidak tahu menau persoalan tersebut.  

Deddy malah bertanya, "Apa keuntungan Presiden Jokowi mencampuri urusan internal Partai Demokrat? Beliau sudah periode kedua dan tidak mungkin mencalonkan diri lagi. Dia mempunyai dukungan super mayoritas di parlemen mencapai 80 persen. Dia mempunyai tanggung jawab kepada partai-partai politik yang sudah mengusung dia pada periode pertama dan kedua. Tidak mungkin ujuk-ujuk dia berusaha bagaimana mengambil Demokrat lalu menunjuk orang. Tidak mungkin hal itu terjadi".

Pada kesempatan yang berbeda, Politikus Partai PDIP asal Nusa Tenggara Timur, Andreas Hugo Pareira, menyebutkan bahwa respon istana terhadap surat ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono sudah sangat tepat. 

Sebagaimana disampaikan oleh Mensesneg Pratikno, bahwa Presiden menjawab, "Urusan KLB adalah urusan internal Partai Demokrat".  Andreas menilai ada kesan Partai Demokrat berupaya mengkaitkan isu kudeta Partai Demokrat dengan framing opini adanya  intervensi pemerintahan Jokowidodo. Ia menilai bahwa PD telah gagal membuat framing tersebut.

"Sehingga dengan jawaban tersebut, gagal-lah upaya PD untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikkan politik intervensi pemerintah  pada  partai politik sebagaimana upaya 'framing opini'  "Jokowi mempraktikkan politik intervensi Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Mallarangeng dalam beberapa diskusi di media elektronik," tegasnya.

Pada sisi lain Pengamat Politik Ray Rangkuti, menilai bahwa framing opini yang dibangun oleh Demokrat  tidak melulu dilihat dari sisi rasioanl atau tidak rasional, ini urusan siapa yang akan mengambil keuntungan dari peristiwa ini. 

Menurut dia Partai Demokrat pasti mendapatkan keuntungan secara elektabilitas dari isu tersebut. Demikian halnya dengan nama Moeldoko. Namun yang yang dirugikan dalam hal ini adalah Presiden. Presiden kena getahnya. Jelas Ray.

Saya yakin isu ini akan terus bergulir sampai menjelang pilpres 2024. Ini baru isu pemanasan. Karena aka nada isu-isu menarik berikutnya yang tidak kalah seru dan asyik untuk disimak. Bicara politik selalu bicara kepentingan. Kita lihat diujungnya nanti seperti apa. Namun sekurang-kurangnya saat ini kita belajar karakter para tokoh politik yang sedang bermain akting. 

Kita butuh akal sehat untuk membaca segala gerakan politik para tokoh kita. Kita tetap berharap ditengah tingginya konsentrasi pemerintah dalam menangani bencana covid-19, semoga tidak terganggu oleh adanya isu kudeta yang gencar dilakukan oleh para kader Partai Besutan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.