Pada kesempatan yang berbeda, Politikus Partai PDIP asal Nusa Tenggara Timur, Andreas Hugo Pareira, menyebutkan bahwa respon istana terhadap surat ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono sudah sangat tepat.Â
Sebagaimana disampaikan oleh Mensesneg Pratikno, bahwa Presiden menjawab, "Urusan KLB adalah urusan internal Partai Demokrat".  Andreas menilai ada kesan Partai Demokrat berupaya mengkaitkan isu kudeta Partai Demokrat dengan framing opini adanya  intervensi pemerintahan Jokowidodo. Ia menilai bahwa PD telah gagal membuat framing tersebut.
"Sehingga dengan jawaban tersebut, gagal-lah upaya PD untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikkan politik intervensi pemerintah  pada  partai politik sebagaimana upaya 'framing opini'  "Jokowi mempraktikkan politik intervensi Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Mallarangeng dalam beberapa diskusi di media elektronik," tegasnya.
Pada sisi lain Pengamat Politik Ray Rangkuti, menilai bahwa framing opini yang dibangun oleh Demokrat  tidak melulu dilihat dari sisi rasioanl atau tidak rasional, ini urusan siapa yang akan mengambil keuntungan dari peristiwa ini.Â
Menurut dia Partai Demokrat pasti mendapatkan keuntungan secara elektabilitas dari isu tersebut. Demikian halnya dengan nama Moeldoko. Namun yang yang dirugikan dalam hal ini adalah Presiden. Presiden kena getahnya. Jelas Ray.
Saya yakin isu ini akan terus bergulir sampai menjelang pilpres 2024. Ini baru isu pemanasan. Karena aka nada isu-isu menarik berikutnya yang tidak kalah seru dan asyik untuk disimak. Bicara politik selalu bicara kepentingan. Kita lihat diujungnya nanti seperti apa. Namun sekurang-kurangnya saat ini kita belajar karakter para tokoh politik yang sedang bermain akting.Â
Kita butuh akal sehat untuk membaca segala gerakan politik para tokoh kita. Kita tetap berharap ditengah tingginya konsentrasi pemerintah dalam menangani bencana covid-19, semoga tidak terganggu oleh adanya isu kudeta yang gencar dilakukan oleh para kader Partai Besutan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
