Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

Mereka mencoba membenarkan tindakan korupsi dengan anggapan bahwa hal tersebut merupakan bentuk insentif yang normal di lingkungan pekerjaan mereka, sehingga tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Pola pikir ini memperlihatkan bagaimana rasionalisasi dapat digunakan untuk menutupi rasa bersalah dan menormalisasi perilaku yang sebenarnya merugikan negara.

Langkah Pencegahan: Pendekatan Klitgaard dan Bologna dalam Reformasi Sistem   

Peningkatan Transparansi dan Penghapusan Monopoli (Klitgaard)   

1. Reformasi Birokrasi melalui Desentralisasi Wewenang

Salah satu langkah penting dalam mencegah terulangnya kasus korupsi seperti E-KTP adalah dengan mengurangi monopoli kekuasaan melalui reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada desentralisasi wewenang. 

Struktur birokrasi yang terlalu terpusat sering kali menciptakan peluang bagi individu atau kelompok tertentu untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka tanpa pengawasan yang memadai. Dengan desentralisasi, pengambilan keputusan tidak lagi terfokus pada segelintir pejabat, tetapi didistribusikan kepada lebih banyak pihak yang bertanggung jawab. 

Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempersulit terjadinya kolusi karena kontrol dilakukan secara berlapis. Selain itu, desentralisasi memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam proses pengawasan, sehingga tercipta sistem yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Transparansi dengan Teknologi Blockchain

Dalam upaya menciptakan sistem tender proyek yang lebih transparan, teknologi berbasis blockchain dapat menjadi solusi inovatif. Blockchain memungkinkan pencatatan semua transaksi dan keputusan yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga memastikan integritas data dalam setiap tahap proses pengadaan.

 Misalnya, data terkait pendaftaran peserta tender, evaluasi dokumen, hingga pengumuman pemenang dapat disimpan secara terdesentralisasi dan dapat diakses oleh publik. Dengan cara ini, semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, media, dan lembaga pengawas, dapat memantau proses secara real-time dan memastikan bahwa tidak ada manipulasi yang terjadi. 

Selain itu, blockchain juga meminimalkan risiko intervensi manusia yang dapat menyebabkan penyimpangan, karena sistem ini berbasis otomatisasi. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan jaminan bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan regulasi.