Ketujuh, pemerintah negara manapun pun memiliki otoritas untuk menilai dan memutuskan Ormas mana yang perlu diajak bekerja sama, dan Ormas mana pula yang dianggap mengganggu atau berpotensi mengganggu. Dan secara filosofi kekuasaan, otoritas seperti ini normal-normal saja. Saya bahkan berani mengasumsikan bahwa jika HTI ditakdirkan menjadi penguasa, maka HTI juga akan melakukan kebijakan serupa: mencabut badan hukum dan membubarkan semua Ormas dan organisasi yang dianggap keluar dari jalur garis kebijakan HTI.
Kedelapan, bagi pegiat dan jajaran aktivis atau simpatisan HTI, meski sangat menyakitkan, tapi pencabutan badan hukum HTI di Indonesia bukanlah kasus pertama, dan boleh jadi bukan yang terakhir. Sebab sejumlah kasus pembubaran HTI yang sudah terjadi di beberapa negara mestinya dijadikan materi pembelajaran bagi setiap Ormas untuk bermain lebih cantik. Sebab salah satu kunci utama setiap gerakan adalah ikhtiyar dan pilihan model perjuangan saja.
"Selama jalan HTI", eh "selamat tinggal HTI".
Syarifuddin Abdullah | 19 Juli 2017 / 25 Syawal 1438H.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
