Ketiga, yang juga menarik, selama lima hari itu, tidak/belum ada pemberitaan tentang penangkapan tokoh-tokoh dan pimpinan partai politik resmi, khususnya yang memiliki perwakilan di parlemen. Tampaknya karena pemerintah memerlukan dukungan parlemen terhadap pemberlakuan Keadaan Darurat.
Keempat, diasumsikan bahwa selama tiga bulan pemberlakuan Keadaan Darurat ke depan, cukup untuk melakukan “pembersihan” semua anasir oposisi di semua instansi pemerintahan Turki. Artinya pula, instansi pelayanan masyarakat akan sedikit terganggu selama periode tersebut. Tapi itulah keadaan yang harus diterima oleh warga Turki.
Kelima, tindakan preventif dan preemtive yang telah-sedang-akan dilakukan pemeritah Turki sampai tiga bulan ke depan, saya yakin, juga akan dilakukan oleh pemerintah di manapun seandainya mengalami kudeta gagal seperti yang dialami Pemerintahan Erdogan pada 15 Juli 2016.
Keenam, warga Turki yang telah dan akan ditahan, sipil ataupun militer, mungkin akan sangat sulit direhabilitasi di masa depan. Mereka akan diposisikan sebagai musuh negara, atau minimal musuh rezim Erdogan. Artinya, polarisasi masyarakat Turki (terutama antara kelompok agamis dan kubu nasionalis) yang memang sudah tajam akan semakin tajam.
Ketujuh, berbagai intansi keamanan (militer, polisi, dinas intelijen, intansi keamanan sipil) diperkirakan akan mengalami keguncangan internal akibat banyaknya pimpinan berpangkat perwira tinggi dan perwira menengah yang ditahan. Akan muncul suasana saling curiga, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembersihan.
Kedepalan, dapat diperkirakan bahwa Rezim Pemerintahan Erdogan akan semakin kuat. Tetapi Erdogan bermimpin besar bila berasumsi akan mampu menghabisi semua anasir oposisi. Pengalaman di bebagai negara justru membuktikan sebaliknya.
Kesembilan,kita berharap Pemerintahan Erdogan tidak melakukan seperti yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun paska Kudeta Gagal tahun 1965, meskipun kemungkinan itu sangat besar.
Syarifuddin Abdullah | Jumat, 22 Juli 2016 / 17 Syawal 1437H
