Amien Rais Kritik kenapa Luhut Harus Marah?

Reaksi berlebihan Luhut Panjaitan jauh dari kepatutan, anti kritik dan tidak mau melihat pakta yang sebenarnya apa problem tanah yang sedang di alami oleh masyarakat dan tak kunjung selesai.

Kasus register 45B  kasus tanah transmigrasi para veteran dari Jawabarat Ke Sumberjaya Lampung Barat Sampai hari ini tak kunjung selesai, bahkan kasus konflik tanah di Sumberjaya dan sekitarnya sudah puluhan kali diteliti, puluhan kali aksi sejak tahun 1950an, bahkan pernah dijadikan bahan disertasi Doktor di IPB  oleh Gamal Pasya (almarhum) staf Bapeda Lampung dan salah satu pengujinya dalah Menteri lingkungan Hidup sekarang sekarang Siti Nurbaya

Coba anda bayangkan, dari zaman Soekarno  pada tahun 1950an bahkan beliau datang sendiri meresmikan tapi apa yang didapat para veteran sekarang, tanah tersebut tak kunjung diberikan sertipikat tetapi malah masuk lahan hutan Lindung.

Konflik tannah way Dadi Lampung seluas 1000 ha bagi-bagi tanah buat perusahaan  dari PT Perusahaan karet  PT Way Halim kepada PT Way Halim Permai 200 HA,  Pt Way Halim 300 Ha, Perumnas 40 Ha,  Pemda 160 ha,  rakyat pengarap 300 Ha.

Para pengarap tak kunjung dapat kepastian dan peningkatan status hak milik sampai hari ini, sementara perusahaan sudah membuat perumahan perumahan dan penghuni baru sudah mendapatkan sertipikat.

Kasus PT SGC sugar group Campony yang terkenal dengan Gulaku, malah masih meninggalkan derita bagi masyarakat sekitar, bahkan perjuangan masyarakat masih sampai hari ini meminta keadilan dari pembebasan tanah yang dilakukan secara Paksa.

Konflik pemerintah dan masyarakat soal sengketa pengelolaan hutan sudah ditulis dalam sebuah buku yang diterbitkan telapak, Perambah Hutan atau Kambing Hitam ditulis oleh Ahmad Kusworo , dan sampai hari ini tak kunjung ada penyeleseian yang berarti sampai hari ini.  http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-08/010024124.pdf

                       

Kalau Luhut Panjaitan dan Sofyan Jalil  mau jeli dan melihat pakta dilapangan maka koreksi Amin Rais harusnya dijadikan cambuk.  Apa yang dilakukan Jokowi sudah baik, tetapi itu hanya mengokohkan yang sudah ada, tetapai belum kepada persoalan inti penyelesaikan konflik tanah.

Ucapan sopyan Jalil  bahwa tidak ada perusahaan asing yang terlibat dihutan Industri juga menjadi keanehan, masa iya menteri tidak tahu Ada Guthriee benhard Malaysia yang kebunnya  dari aceh sampai Sulawesi dengan luas 200 ribu hectare, Rea Holding punya Ingris  di Kaltim 66 ribu hektate, MP Evans 47 ribu hectare, Belgia SA SIpep NV dari Aceh Sumut, Bengkulu dan Sumsel 65 ribu Hektare dan banyak lagi Laiinya.

Sebagian besar kebun sawit baik punya asing maupun pengusaha nasional banyak berkonflik dengan masyarakat sekitar dan disinilah pemerintah kurang hadir pada saat berhadapan dengan korporasi.

Kritikan Amin Rais itu menjadi keharusan, ribuan tulisan ratusan aksi, ratusan berita soal konflik tanah antara swasta asing dan nasional di seluruh negeri , tidak kunjung menjadi Headline, tapi satu ucapan Amin Rais membuat Heboh.

Bukannya intropeksi, eh malah Luhut menebar ancaman, Sofyan Jalil  malah asal ucap karena membantah membabi buta , pemerintah tak usah  gagap, santai aja, terus lakukan pemberian sertipikat, tetapi ada baiknya Presiden hadir dan membantu menyelesaikan konflik tanah yang kian tak ada ujung, ksoal bagi-bagi sertipikat cukuplah Gubernur dan Walikota, kan mereka juga mau diliput media tak usahlah presiden kemana-mana bagi sertipikat.

Buat Pak Amin lanjutkan, karena masih banyak PR buat bangsa ini yang belum selesai, pasti banyak badai tetapi satu suara orang tua ternyata lebih bermakna dibanding seribu fakta konflik tanah penguasaan tanah oleh korporasi asing dan nasional yang sudah over , berdasar data luas kebun  sawit  sebagai gambaran  tahun 2017 perkebunan swasta luasnya 6.798.820  dikuasai oleh 1600 perusahaan sementara luas lahan sawit petani  seluas 4.756.272 dengan jumlah petani 2.213.272 Hektare kalau dirata satu petani hanya 2.1 hektare.http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf

ketimpangan inilah yang harus dicermati, kenapa pemerintah harus terus memberi izin perluasan  kebun sawit buat swasta , sementara ada ribuan pe

tani yang tak punya akses tanah. Rasanya yang perlu dipahami oleh Luhut oleh SOpyan Jalil , satu ketimpangan akses sumber daya, yang kedua apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sangat baik, tetapi belum menyelesaikan konflik yang sudah ada sejak zaman Orba. 

Salam Satu Nusa, Jangan marah karena kita semua cinta Indonesia yang berkeadilan, jangan sampai terlalu lama mayoritas anak bangsa hanya menguasai 20 persen dari total sumberdaya yang ada, sementara 10 persen orang super kaya menguasai 90 persen kekayaan negeri  ini. Ini fakta apa HOax?