Oleh: Ryutaro Siburian
(Pemerhati pemerintahan, asuransi dan ekonomi politik Indonesia)
Sebelum vonis dibacakan oleh majelis, sejumlah terdakwa dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membacakan pledoi yang pada intinya menyatakan keberatan mereka terhadap tudingan sebagai pihak yang membuat perusahaan asuransi ini oleng secara bertahun-tahun.
Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, misalnya, menyoroti kejanggalan dalam proses persidangan karena tidak ada pemeriksaan terhadap pemegang saham atau Kementerian BUMN.
Dalam pledoinya, Syahmirwan berpendapat bahwa seharusnya sidang ini menghadirkan pemegang saham atau Kementerian BUMN untuk dimintai keterangan. Hal tersebut juga berlaku untuk dua orang koleganya yang pernah menjdi direksi Jiwasraya periode 2008-2018.
Hal berbeda diungkapkan oleh mantan Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2013-2018, Hary Prasetyo. Dalam pledoinya, Hary menyatakan keheranannya mengapa dirinya disalahkan atas kerugian Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun.
Ia justru merasa telah menyelamatkan Jiwasraya dari kehancuran. Kebobrokan Jiwasraya, kata Hary, sebenarnya telah diketahui para stakeholder sebelum perkara ini menguap ke permukaan.
Pledoi-pledoi ini pun tercatat dalam "Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya Warisan Belanda Hingga Absennya Negara" karya Irvan Rahardjo.
Dalam Bab VI buku ini, penulis pun merangkai pledoi-pledoi para terdakwa disertai dengan kronologi olengnya Jiwasraya.
Permak Laporan
Pernyataan Hary mungkin ada benarnya, mengingat kasus korupsi ini berawal dari kondisi keuangan Jiwasraya yang sulit pada 2006. Saat itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) menolak untuk menyuntikkan dana kepada Jiwasraya.
Dua tahun berikutnya, Jiwasraya pun dinyatakan insolven alias gagal bayar. Pada 2008, laba dan aset perseroan Jiwasraya menipis serta modal berdasar risiko atau Risk Based Capital (RBC) minus hingga 580 persen. Akibatnya, Jiwasraya kekurangan cadangan premi hingga Rp 7,3 triliun.
Pada 2008, Jiwasraya pun kembali mengusulkan penyuntikan dana kepada pemerintah. Hasilnya, kembali ditolak Menkeu.
Setolah ditolak Menkeu, Hary menyebut adanya "intruksi" dari Kementerian BUMN yang memerintahkan Jiwasraya untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya tanpa kegaduhan.
Intruksi ini diakui oleh Hary membuat jajaran direksi saat itu untuk memalsukan laporan sehingga Jiwasraya selalu tampak sehat.
Terlepas dari kebenarannya, pledoi Syahmirwan dan Hary Prasetyo menunjukkan sedikit celah bahwa enam orang yang dijatuhi vonis pengadilan dalam kasus korupsi Jiwasraya bukanlah pihak terakhir yang harus mempertanggungjawabkan kerugian Jiwasraya di meja hijau.
Fakta-fakta hukum yang disebutkan Irvan Rahadrjo dalam buku ini sedikit memberi sudut pandang lain di tengah opini yang berkembang. Irvan sendiri dalam buku ini tampak menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak mendeteksi kerugian Jiwasraya.
Dengan demikian, kerugian Jiwasraya memang harus harus diselidiki lebih lanjut dan tidak dapat dihentikan karena diduga masih melibatkan nama-nama lain yang bisa jadi merupakan tokoh ternama di negeri ini.
Terlebih, Irvan Rahardjo merupakan praktisi dan ahli yang telah makan asam garam di dunia asuransi sungguh kaya akan data dalam menulis buku ini. Kekayaan data ini pun tampak dalam Bab VI yang memaparkan perbandingan 12 perkara kasus korupsi BUMN asuransi di tanah air dalam kurun waktu 2019-2020.
Buku ini merupakan hasil riset Irvan selama bertahun-tahun. Ia sendiri merupakan saksi ahli yang pernah dihadirkan dalam sidang kasus korupsi Jiwasraya sehingga ia pemahamannya terhadap skandal Jiwasraya sangat mendalam.
Buku ini juga merupakan karya kedua Irvan dari rangkaian buku "Robohnya Asuransi Kami: Senjakala AJB Bumiputera 1912 Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa".
