Pada 2008, Jiwasraya pun kembali mengusulkan penyuntikan dana kepada pemerintah. Hasilnya, kembali ditolak Menkeu.
Setolah ditolak Menkeu, Hary menyebut adanya "intruksi" dari Kementerian BUMN yang memerintahkan Jiwasraya untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya tanpa kegaduhan.
Intruksi ini diakui oleh Hary membuat jajaran direksi saat itu untuk memalsukan laporan sehingga Jiwasraya selalu tampak sehat.
Terlepas dari kebenarannya, pledoi Syahmirwan dan Hary Prasetyo menunjukkan sedikit celah bahwa enam orang yang dijatuhi vonis pengadilan dalam kasus korupsi Jiwasraya bukanlah pihak terakhir yang harus mempertanggungjawabkan kerugian Jiwasraya di meja hijau.
Fakta-fakta hukum yang disebutkan Irvan Rahadrjo dalam buku ini sedikit memberi sudut pandang lain di tengah opini yang berkembang. Irvan sendiri dalam buku ini tampak menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak mendeteksi kerugian Jiwasraya.
Dengan demikian, kerugian Jiwasraya memang harus harus diselidiki lebih lanjut dan tidak dapat dihentikan karena diduga masih melibatkan nama-nama lain yang bisa jadi merupakan tokoh ternama di negeri ini.
Terlebih, Irvan Rahardjo merupakan praktisi dan ahli yang telah makan asam garam di dunia asuransi sungguh kaya akan data dalam menulis buku ini. Kekayaan data ini pun tampak dalam Bab VI yang memaparkan perbandingan 12 perkara kasus korupsi BUMN asuransi di tanah air dalam kurun waktu 2019-2020.
Buku ini merupakan hasil riset Irvan selama bertahun-tahun. Ia sendiri merupakan saksi ahli yang pernah dihadirkan dalam sidang kasus korupsi Jiwasraya sehingga ia pemahamannya terhadap skandal Jiwasraya sangat mendalam.
Buku ini juga merupakan karya kedua Irvan dari rangkaian buku "Robohnya Asuransi Kami: Senjakala AJB Bumiputera 1912 Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa".
