BLT-DD Sebagai Suntikan Dana Guna Memperkuat Ekonomi Desa Sebagai Basis Ketahahan Pangan Nasional

Pandemi COvid-19 ini tak hanya membuat dampak pada kesehatan individu, namun juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara luas. Melalui beberapa kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial, karena salah satu aspek penyebaran virus ini yang berawal dari interaksi satu orang dengan orang lain, menghasilkan kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam bentuk interaksi sosial. 

Padahal banyak sekali rutinitas kegiatan masyarakat yang mengharuskan adanya interaksi satu sama lain, seperti kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang dibatasi ditingkat daerah maupun pusat berdampak sangat seignifikat terhadap stabilitas ekonomi di indonesia. Seperti pusat, daerah bahkan tingkat paling kecil layaknya desa pun mengalami dampaknya. 

Selain masyrakat di kota-kota besar hal ini juga berdampak secara signifikan terhadap masyarakat dikabupaten khususnya yang didaerah Desa. Bagaimana tidak?,  karena Urbanisasi yang sebelumnya sangat besar, kondisi pandemi mengharuskan beberapa perusahaan mengambil langkah PHK dan ini menjadikan sebagian besar yang terkena PHK pulang ke daerahnya masing-masing sambil menunggu ataupun mencari mata pencahariaan lainnya. 

Selain itu sumber daya alam di desa yang menjadi tulang pungung ekonomi dari segi pangan misalnya juga mengalami lesu dan berujung pada mereka yang beraktivitas ekonomi di desa juga merasakan kehilangan sumber matapencahariaanya. Lalu bagaimanakah pemerintah merespon fenomena ini? Dan bagaimana solusi yang diberikan pemerintah guna mengatasi masalah ini ditengah pandemi?

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)  membuat inovasi dengan mengalihkan anggaran dana desa yang sudah ada untuk dialokasikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat desa yang terdampak. Dimana diubahnya prioritas penggunaan dana desa menjadi untuk penanganan dampak Covid-19 di desa. Di dalam prioritas yang baru, Kemendes PDTT mengatur soal penggunaan dana desa sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang memenuhi kriteria.

Bagi yang belum mengetahui, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Anggaran BLT ini bersumber dari Dana Desa itu sendiri, yang anggaranya ada di tiap desa masing-masing.

Program ini dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat miskin, dimana pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa) menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini. 

Selain itu, Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adanya program ini dinilai sangat responsif, karena sebelumnya fenomena seperti PHK secara massif, perusahaan yang mengalami pailit, dan tutupnya beberapa usaha yang mengakomodir banyak lapangan kerja didalamnya. Menjadi tamparan ekonomi khususnya bagi masyarakat pedesaan. Dimana dikutip dari Detik Finance (Zafna, 2020) Pandemi COVID-19 membuat perekonomian berbagai negara di dunia bergoyang, termasuk Indonesia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) pun diketahui mencatat adanya kenaikan angka kemiskinan per Maret 2020. Berdasarkan data BPS tersebut diketahui angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Angka kemiskinan yang meningkat tersebut adalah prosentase sekala nasional terhadap daerah daerah di indonesia yang terdampak ekonominya akibat pandemi.

Desa Dan Ketahanan Pangan-nya

Disisi lain meskipun masyarakat desa menjadi salah satu yang terdampak akibat hadirnya panedmi ini, Desa dinilai lebih memiliki ketahanan daripada daerah industri dan kota-kota besar lainya. Kenapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan sumber-sumber bahan pangan sebagian besar diproduksi di pedesaan dan dikelola oleh masyarakat desa yang mana ditengah pandemi seperti ini, basis pangan sangat dibutuhkan dan masih berjalan didalam perekonomian. 

Dan basis ketahanan pangan tersebut adanya hanya di desa. Dimana 87% perekonomian Desa bergerak di sektor pertanian maupun perkebunan. Dan Pada saat pandemi, sektor komoditas pangan mengalami peningkatan baik dari konsumsi masyarakatnya maupun dari program-program bantuan pemerintah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa pedesaan mempunyai fasilitas dalam menunjang basis ketahanan pangannya ialah karena masih banyaknya lahan-lahan produktif sebagai sumber produksi pangan di daerah desa. Lahan lahan yang dikelola masyarakat menjadi lahan persawahan, perkebunan sampai pada pekarangan masih eksis di pedesaan ketimbang di kota-kota besar. Pekarangan memiliki potensi yang besar dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga, karena jika dimanfaatkan secara optimal, dapat menjadi sumber gizi keluarga dalam hal pemenuhan vitamin dan mineral. 

Selain itu pemanfaatan pekarangan memberi beberapa manfaat seperti sumber pangan dan papan keluarga, sumber keanekaragaman tanaman, pengendali iklim mikro dan menciptakan lingkungan hidup yang optimal bari keluarga dan ternak yang dipelihara. (Ariance Yeane Kastanja, 2019). Hal ini yang menjadi salah satu dasar mengapa di tengah pandemi juga produktifitas desa sangat dibutuhkan ditengah pandemi sekalipun.

Meskipun begitu, pandemi tetaplah menjadi momok bagi masyarakat desa. Masyarakat desa khusunya tetap saja mengalami dampaknya. Meskipun tidak tidak terlalu tinggi berdampak disisi ekonomi dimana prosentase dampak tersebut di pedesaan tidak terlalu signifikan. Dilihat dari angka kemiskinan, Menurut Nur Efendi, dikutip dari Republika.co.id (Istiqomah, 2020), bahwa kenaikan kemiskinan 0,03 persen di desa, sementara di kota mencapai 0,06 persen. 

Ekonomi desa juga lebih bergerak dibandingkan perkotaan yang menunjukkan banyak industri atau perusahaan terpuruk. Program pemberian bantuan sebagai insentif dan suntikan dana bagi masyarakat desa melalui BLT Dana Desa dinilai cukup efektif guna membantu memberi suplemen dana bagi beberapa masyarakat desa untuk menjauhi jurang kemiskinan dan menambah modal usaha mereka yang mandeg di tengah pandemi. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dikutip dari Detik Finance (Kusuma, 2020) mencatat sudah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada 167.676 kepala keluarga (KK) di 8.157 desa yang tersebar 76 kabupaten se-Indonesia. Pemerintah menargetkan penyaluran BLT dana desa kepada 12,3 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia. Besaran manfaat yang diterima Rp 600.000 per KK per bulan selama tiga bulan dimulai dari April 2020. 

Total anggaran yang disediakan Rp 22,4 triliun atau 31% dari total anggaran dana desa Rp 71,19 triliun. Dengan demikian upaya untuk menstabilkan ekonomi masyarakat desa juga membantu stabilisasi perekonomian nasional di tengah pandemi ini melalui basis ketahanan pangan yang dimilki desa saat ini.