Pemerintah bertekad terus melakukan kemajuan dan modernisasi transportasi nasional, khususnya transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya. Tekad tersebut konsisten dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana dan infrastruktur pendukung serta melakukan medernisasi transportasi massal di tanah air.
Pembangunan Kereta Cdepat Jakarta Bandung (KCJB) merupakan ikon sekaligus momentum Indonesia melakukan modernsasi transportasi massal di era kemajuan yang sedang berlangsung terus menerus.
Pada kenyataannya Proyek KCJB memiliki banyak permasalahan di dalamnya, mulai dari target waktu pembangunan yang molor, biaya proyek yang membengkak dan berbagai permasalahan yang lainnya. Pemerintah perlu menjadikan permasalahan permasalahan sebagai bahan evaluasi dan secepatnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi, sehingga indonesia tidak terperangkap utang China untuk Indonesia dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
Menurut Rizal Taufikurahman, ada kemungkinan pengelolaan Kereta Cepat ini diambil alih oleh China jika Indonesia jika Indonesia dinyatakan gagal membayar utang. ia menilai bunga pinjaman yang dipatok China sebesar 3,4% itu tidak bijak karena prospek bisnis pengoperasian kereta cepat belum tentu menguntungkan, belum lagi biaya pengelolaan yang tidak murah.
Bila ini terjadi maka kemungkinan Indonesia akan menggunakan APBN karena konsorsium Indonesia misalnya hanya bisa membayar hutang di level 2% maka 1,4% ditanggung oleh APBN. Sementara Kondisi APBN sudah sangat terbebani dengan besaran utang yang semakin membengkak. Apalagi Indonesia sedang menanggung pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
