Proyek Kereta Cepat jakarta Bandung di Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah. mulai dari target pembangunan yang terlambat, anggaran yang membengkak hingga Rp18 triliun, dan bunga pinjaman yang ditaksir terlalu tinggi oleh China.
Ahli ekonomi dari Institute For The Development of Economy and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman mengatakan proyek tersebut bermasalah "ya, karena ada pembengkakan biaya dari perencanaan awal dan perencaan yang belum matang sehingga ada kemungkinan negara Indonesia menggunakan APBN dalam proyek KCJB" kata Rizal Taufikurahman.
Sejauh ini pemerintah Indonesia masih berusaha melakukan negosiasi untuk menurunkan bunga pinjaman KCJB dari 4% menjadi 2%, sementara pemerintah China hanya ingin menurunkan bunga di level 3,4%. jika bunga tidak bisa turun hingga 2% maka ini berdampak pada Indonesia yang harus siap memikul beban utang yang sangat tinggi.
Sebelumnya, Indonesia dan China sepakat menaikan anggaran biaya proyek KCJB sebesar $1,2 miliar atau Rp17,8 triliun. Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur keuangan KCJB: 25% dari ekuitas konsorsium dan 75% dari pinjaman China Development Bank (CDB).Â
China Development Bank (CDB) meminta indonesia untuk menjadikan APBN sebagai jaminan untuk membayar utang proyek KCJB. Bila hal ini terjadi maka sangat berbahaya bagi Indonesia.Â
Pengamat Ekonomi, Bhima Yudhistira mengatakan "Bila bunga pinjaman hal ini tidak membuat indonesia gagal untuk membayar utang, namun RI akan menanggung beban utang yang sangat berat dan berpotensi mengandalkan APBN untuk membayarnya" ia menambahkan "Kreditur China bisa mengambil alih pengelolaan KCJB jika utang tersebut gagal dibayar. pemasukan tiket kereta langsung jadi pendapatan kreditur"
Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Permasalahan
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan "Pemerintah berupaya menegosiasikan bunga pinjaman utang agar bisa turun lagi." sehingga Indonesia dapat menyanggupi pelunasan hutang proyek KCJB tanpa APBN sebagai jaminan. ia memastikan bahwa pemerintah sedang melalukan lobi pada pihak China terkait penyelesaian pinjaman tersebut bisa lebih rendah hingga 2%. Luhut mengatakan "Maunya kita kan 2%, tapi kan enggak semua bisa kita capai karena kalau kamu pinjam keluar negeri juga bunganya itu sekarang bisa 6%. jadi kalau dapat 3,4% ya we're doing okay, walaupun tidak oke oke amat." ujarnya.
Luhut Binsar Pandjaitan tidak mengiyakan permintaan China untuk menjadikan APBN sebagai jaminan utang, Luhut merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
Tentang bunga pinjaman, Luhut yakin pemerintah Indonesia mampu membayar 3,4% tersebut. Ia berharap masyarakat tidak meragukan pemerintahan Indonesia  di tengah penerimaan pajak yang sangat baik.
Tujuan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
