Tanggung jawab TNI adalah mengamankan wilayah Indonesia sesuai amanat Undang-undang dan sesuai hasil kesepakatan perundingan. TNI juga tidak selamanya bersih, seperti tindakan TNI ketika masa DOM dari tahun '89 ke '98 (karena masa berlaku status yang lama).Â
Namun ketika tahun 2003 itulah kekuatan TNI betul-betul dipusatkan untuk memberantas GAM. Hanya 8 bulan sejak diberlakukan Darurat Militer perjanjian damai pun di tanda tangan. Inilah salah satu prestasi Megawati yang justru dipelintir oleh oposisi PDIP sebagai 'penjahat HAM'.Â
"Ah, tulisanmu terlalu banyak menyederhanakan fakta, bro.."
"Justru ketika tulisan Allan Nairn dibuat complicated, disitulah fitnah menyebar.."
Ada lagi fakta dimana Megawati kala itu berpihak pada masyarakat Aceh. Soal cadangan gas Arun. Cadangan gas Arun yang menjadi awal persoalan ini ternyata habis pada 2014. Â Dan oleh pemerintah Indonesia terminal LNG Arun dirubah spesifikasi menjadi terminal NGL.
Apa itu? Jika yang awalnya Arun merubah gas menjadi LNG (liquid), saat ini dibalik menjadi proses merubah LNG menjadi gas, dinamakan proses regasifikasi. Gas hasil regasifikasi digunakan untuk menghidupkan listik PLN. Ada hulu, ada hilir. Aceh mendapat 30%.
Andaikan Aceh pisah, lantas apakah teknologi ini bisa segera diaplikasi? Ataukah sumber energi justru dipakai foya-foya pada petingginya, seperti yang terjadi di benua Afrika? Jangan-jangan Aceh Merdeka hanya sampai 2014, lalu minta kembali ke Indonesia? Kan ini lebih lucu lagi.
Nah, setelah kekuatan GAM melemah, eh ndilalah, terjadi tsunami Aceh. GAM pun menyerah, Tuhan seakan marah dengan larutnya Negeri Serambi Mekkah pada kekuasaan. Namun, banyak pihak berpendapat, meskipun diterjang tsunami namun jika tidak ada Darurat Militer pada era Megawati, GAM masih punya kekuatan untuk kembali merongrong Indonesia.
Inilah kedaulatan. Marah Putih harga mati.Â
Namun, Indonesia tidak boleh lengah, Partai Aceh sebagai perubahan dari GAM setelah 2004, menang banyak di Pemilu Daerah. Saat ini pun banyak pentolan GAM yang menjabat anggota DPRD Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Dan ketika mereka menguasai parlemen, bukan tidak mungkin suatu saat akan muncul GAM seri II, bernama referendum.
