Apakah menambah ruas jalan adalah satu-satunya solusi? Tentu tidak, karena penambahan ruas jalan ekuivalen dengan penambahan kendaraan itu sendiri, sehingga perlu pembangunan yang out of the box. Itulah Mass Rapid Transport atau MRT yang sekarang juga lagi berjalan proyeknya.
Idenya adalah, pembangungan jalan daerah khusus distribusi barang. Mengapa demikian? Coba bayangkan jika menjelang Idul Fitri, berapa ratus truk pembawa barang yang terjebak macet berbarengan dengan mobil pribadi? Dari situ, berapa kerugian logistik yang di tanggung?Â
Sebagai contoh perhitungan kasar, dengan kondisi lancar waktu distribusi supply beras dari Cirebon / Indramayu ke Jakarta bisa dipangkas mungkin setengahnya, dengan ini biaya simpan gudang tentu bisa di reduksi, calo-calo yang biasa antre jelas tidak punya tempat karena jalur distribusi sudah ada sendiri. Artinya? Artinya biaya yang terjadi bisa ditekan, kenaikan harga bisa di kontrol.
Tidak perlu tengkulak dalam hal begini, potong itu semua, perlancar infrastruktur jalan sehingga pola distribusi bisa di sederhanakan.
Penulis belajar dari negara Qatar, dimana susu coklat kemasan 300 ml yang diproduksi di Saudi, dijual di Saudi sebesar 2.5 riyal dan dijual di Qatar sebesar 3 QR. Kenaikan hanya 20% antar negara, bandingkan dengan di Indonesia dimana harga beras di penggilingan sebesar Rp 7,300 per kg bisa dijual hingga Rp. 12,000 per kg di konsumen atau kenaikan 64% .
Mengapa demikian? Hasil diskusi dengan warga lokal Qatar, ini dikarenakan infrastruktur darat mereka yang lancar jaya, tidak ada bottleneck dalam distribusi, tidak ada pihak ketiga atau keempat yang meminta jatah.
2. Infrastruktur Laut
Konsep gampangnya, seperti grab car dengan banyak penumpang, dengan banyak penumpang maka ongkos bisa di sharing oleh kawan-kawan, ongkos yang tadinya 100 ribu satu orang bisa cuma 25 ribu saja dengan 4 orang teman, jadi murah kan? Begitu kira-kira.
Inipun sudah di realisasi oleh Pelni dengan pengadaan 6 trayek tol laut, kendala? Jelas ada, apalagi kalau bukan kapal yang tidak terisi penuh, karena apa? Karena  masalah harga, harga beli dari pemerintah dibilang terlalu murah, lho bukankah konsepnya memang begitu?
Jangan-jangan karena ulah oknum yang biasa dapat di harga tinggi karena infrastruktur yang buruk? Tapi toh, jika infrastruktur darat dan laut sudah membaik, oknum-oknum itu bisa disikat habis.