Beberapa pekan yang lalu merupakan pekan yang menyenangkan ketika kembali lagi ke Indonesia, selain bertemu keluarga juga melihat langsung wujud pembangunan infrastruktur yang di gadang-gadang oleh Presiden Jokowi ketika pilpres lalu. Apa jenis infrastruktur itu? Sederhana saja, sebuah tol Becakayu yang proyeknya kembali berjalan. Simple tapi itulah pembuktian.
Infrastruktur, banyak yang mencibir “Ah mana bisa itu!”, “Ah, infrastruktur kelas mimpi”, belum lagi isu kebangkitan komunis, dan banyak lagi.
Presiden tidak menanggapi hal itu semua dan tetap fokus pada tujuannya: Infrastruktur di bangun, waktu perjalanan dan distribusi barang menjadi efisien, harga bisa ditekan, inflasi di tahan dan suku bunga tetap rendah. Untuk jangka panjang.
Sudah menjadi bukti pemerintah ketika Menteri Ekonomi Darmin Nasution dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil kompak mengeluarkan kebijakan menurunkan bunga pinjaman bank pada awal tahun.
Ini sebuah prestasi karena bank selama ini sudah terlalu di manja dengan bunga tinggi. Bunga rendah menyebabkan inflasi bisa ditekan dan ekonomi bisa lebih bergairah.
Tapi kerja pemerintah semakin berat, yaitu menjaga kestabilan harga, menjaga efisiensi logistik dan baru kemudian fokus pada peningkatan produksi. Ini kalau happy lho. Lalu syaratnya apa supaya happy? Syarat utama adalah infrastruktur yang memadai.
Jikalau tidak happy? Pasokan barang akan terhambat, transportasi barang menjadi kosong / kurang muatan, terjadi penumpukan di sisi supply, terjadi pungutan liar, harga melonjak tidak terkendali di pasaran dan inflasi kembali terjadi.
Jadi infrastruktur memang tepat adalah fokus utama pembangunan era Nawacita. Sudah, jangan di gubris suara bahwa infrastruktur itu memakan dana yang tidak sedikit, kita tidak sedang berbicara 1-5 tahun kedepan, tetapi 1-20 tahun kedepan, bung!
Ada empat infrastruktur yang menurut penulis layak di tingkatkan dan perlu di kontrol dengan seksama.
1. Infrastruktur Darat
Sederhana saja, mari kita lihat persentase peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia, khususnya Jakarta yang sebesar 12% per tahun berbanding peningkatan jalan yang hanya 0.02% per tahun.
Lalu kita bandingkan dengan panjang ruas jalan yang ada, yaitu sepanjang 6,86 juta km atau setara luas 42 juta km², bandingkan dengan luas kota Jakarta yang sekitar 661 juta Km² atau hanya 7% saja, padahal perbandingan ideal antara luas jalan vs luas kota adalah sebesar 12%. Masih sangat jauh. Pemerintah harus menggenjot pertumbuhan jalan raya dan tol sebesar 5% atau setara 5,5 juta kilometer lagi. Itu baru di Jakarta, PR Departemen PU sangatlah banyak.
