Emang Boleh, Pemprov DKI Se-Nggak Niat Itu Ngejalanin Musrenbang?

Sederet pengurangan ini sebenarnya masih bisa dimaklumi oleh pengurus RT/RW sekiranya Pemprov DKI memberikan argumen yang tepat untuk melakukannya. 

Kegiatan Pemilu yang dilakukan hampir bertepatan dengan musrenbang tahun ini tentu saja menjadi alasan utama. Besarnya sumber daya baik dana maupun manusia yang terserap ke pesta demokrasi dipakai sebagai tameng oleh Pemprov DKI terkait minus-minus pada musrenbang kali ini. 

Namun alasan tersebut malah semakin menunjukkan posisi Pemprov DKI yang seperti menyepelekan giat musrenbang. Terkait sumber daya uang yang dibutuhkan oleh Pemilu, tentu saja sudah ada posnya tersendiri yang tidak mengganggu anggaran daerah. 

Perihal sumber daya manusia? Rasanya tidak ada satupun pengurus RT/RW yang saya temui mengeluhkan tentang bertambahnya beban kerja mereka gara-gara Pemilu. Padahal, pengurus RT/RW adalah pemain-pemain utama dalam setiap giat musrenbang.

Pada akhirnya penyelenggaraan musrenbang tahun ini hanya membuktikan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Di tengah banyaknya program pembangunan di ibu kota yang ditentukan oleh Pemprov DKI sendiri, pengurus RT/RW sebagai perwakilan langsung masyarakat tidak lagi dianggap sebagai elemen penting yang perlu diajak berembuk untuk menentukan arah pembangunan Jakarta. 

Sederet catatan merah terhadap penyelenggaraan musrenbang kali ini hanya membuat Pemprov DKI pimpinan PJ Heru Budi semakin berjarak dengan warganya sendiri.