Waduh, anak saya dari SMP Katolik yang terkenal pelit nilai, tidak mudah mendapat nilai 80 apalagi 90. Dan katanya, guru memang ingin memberikan nilai yang sebenarnya pada murid ( Saya sih ok saja dengan idealisme seperti ini, bagus juga supaya anak-anak kita menghargai rapor sebagai hasil kerja keras mereka, bukan hadiah)
Yah, masalahnya, apakah semua sekolah punya parameter yang sama untuk menilai prestasi? Inilah kekurangan PPDB jalur prestasi, tidak ada parameter yang sama untuk menilai prestasi, Masing-masing sekolah menilai menurut kemauan sendiri, sehingga bisa jadi anak yang malas di sekolah satu bisa lebih bagus nilai rapornya dari anak yang rajin di sekolah lain.Â
Ini merupakan  kelemahan dalam jalur prestasi PPDB, dengan tidak adanya acuan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) atau Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang pernah berlaku. Jadi jika jalur prestasi dalam PPDB akan dilanjutkan, untuk memberikan rasa keadilan bagi siswa yang rajin belajar dan benar - benar berprestasi, kita tidak dapat begitu saja percaya pada rapor tiap sekolah. Â
Tentu saja rapor sekolah sangat subyektif sesuai dengan penilaian guru masing-masing. Dengan PPDB menggunakan nilai rapor, maka tiap sekolah akan berupaya untuk memberikan nilai rapor yang setinggi mungkin agar siswanya bisa lolos PPDB.
Tentu ini adalah subyektivitas yang sangat jelas, setiap sekolah berupaya memenangkan nilai rapor tertinggi, karena ukurannya ada di sekolah itu sendiri.  Pemerintah perlu melakukan ujian yang bersifat sama, entah dalam skala nasional atau daerah. Yang  jelas parameter prestasi bukan diserahkan kepada rapor masing-masing sekolah. Â
Jadi, adalah adil jika pemerintahlah yang melakukan ujian atas prestasi anak, bukan setiap sekolah, kalau nilai itu akan digunakan untuk bersaing merebut kursi sekolah negeri di jenjang berikutnya, agar keadilan berlaku, bahwa yang rajin, bekerja keras dan berprestasi lebih berhak masuk sekolah negeri daripada yang kurang rajin dan kurang berprestasi.
Hari ini, tanggal 5 Juli 2024, anak saya sudah tahu bahwa dengan nilai rata - rata 87, dan termasuk anak pandai di sekolah nya, dia tidak akan lolos jalur prestasi. Bahkan temannya yang masuk ketiga terbaik di sekolah nya, tidak masuk jalur prestasi ke sekolah Negeri.
Kami sudah menduga, bahwa dengan kondisi domisili yang jauh dari sekolah negeri dan juga bagaimana jalur prestasi terbanyak di ambil dari  prestasi rapor, yang nilainya itu dibuat oleh Masing-masing sekolah, dimana nilai 87 tidak cukup menjanjikan untuk bisa bersaing dengan sekolah lain yang nilai rapor nya bagus- bagus, bahwa akhirnya Sekolah Negeri bukan milik anak saya.
Tetapi dia tidak kecewa, karena sejak awal kami sudah meletakkan fondasi dan prinsip hidup, bahwa sekolah tidak memberikan kita masa depan. Sekolah dapat kita lakukan dimana saja, negeri, swasta, atau di rumah. Buat mereka yang beruntung, rajin belajar dan pandai, masa depan selalu ada.
Akhirnya, kami sepakat, sekolah negeri bukan bagi anak kami.
Dan kali ini, dia juga tidak akan masuk sekolah swasta seperti ketika dulu dia tidak lulus PPDB jalur zonasi ke SMP, tetapi sayalah yang akan menjadi gurunya, karena dia akan ikut  dalam program Home Schooling yang dikelola oleh teman-teman saya di Bandung dan berharap bahwa di akan bisa masuk salah satu universitas negeri terbaik di negeri ini, meskipun ijazahnya nanti hanyalah disetarakan dengan ijazah Paket C.
Saya akhiri tulisan ini, semoga bapak menteri pendidikan kita bisa mempertimbangkan solusi yang lebih adil dalam PPDB, dan setidaknya, semoga ini menjadi PR bagi menteri pendidikan berikutnya, agar ada PPDB Zonasi  yang lebih adil bagi semua dan PPDB jalur Prestasi yang lebih adil bagi anak- anak bangsa terbaik yang pandai dan rajin belajar.
Seharusnya, sekolah Negeri yang dibiayai oleh uang negara, untuk merekalah sekolah - sekolah negeri itu. Karena mereka adalah aset masa depan bangsa yang kepadanya kita harus berpihak sejak masa kecil mereka. Semoga PPDB kita di masa depan bisa menjadi alat seleksi investasi SDM terbaik bangsa kita.
