Banjarmasin (15/03) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Tahun 2023 Wilayah Kalimantan Selatan bertempat di G'Sign Hotel Banjarmasin. Kegiatan ini di ikuti langsung oleh Kepala Rutan Tanjung dan Kepala Subsi Pelayanan Tahanan Rutan Tanjung.
Kegiatan tersebut membahas secara rinci terkait pelaksanaan layanan Pemasyarakatan pada masa transisi menuju endemi Covid-19 sebagaimana tindak lanjut dari edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.04.OT.02.02 Tahun 2023.
Faisol Ali pada pembukaannya menyampaikan "Reformasi Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan perubahan UU Pemasyarakatan, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan penegakkan hukum dan manfaat untuk masyarakat," ujarnya.
Kepala Rutan Tanjung melalui Kepala Subsi Pelayanan Tahanan Rutan Tanjung menyampaikan bahwa "Kegiatan Rakernis ini sangat bermanfaat terutama dalam pembahasan layanan Pemasyarakatan dimana Rutan Tanjung harus bisa melakukan transisi atau penyesuaian layanan Pemasyarakatan dari masa pandemi ke masa endemi guna terpenuhinya kepuasan masyaraakat terhadap layanan yang ada di Rutan Tanjung."
Kegiatan Rakernis ini selain membahas tentang pelaksanaan layanan Pemasyarakatan juga membahas tentang layanan pemenuhan hak pilih Warga Binaan di Lapas/Rutan pada Pemilu Tahun 2024 serta Sistem Pertukaran Data Perkara Pidana Secara Elektrik (SPPT-TI) diantara 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kumham).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
