Pemilihan kepala daerah secara serentak telah dilaksanakan dan beberapa daerah akan memiliki pimpinan daerah yang baru. Pimpinan daerah baru membawa visi dan misi yang mungkin saja berbeda dengan pimpinan sebelumnya.Â
Kapabilitas dan karakter yang ditawarkan pimpinan baru juga berbeda dengan pimpinan sebelumnya yang juga akan mengarahkan pada perubahan pola kerja serta budaya birokrasi.Â
Bisa jadi lebih baik, bisa jadi stagnan, ataupun bisa jadi mengalami penurunan kinerja. Hal demikian cukup berpengaruh pada prestasi daerah yang juga naik dan turun setiap kali kepemimpinan baru hadir dalam suatu sistem pemerintahan yang ada.
Cukup banyak contoh daerah-daerah bahkan negara-negara yang telah berhasil sebelumnya dan menjadi bahan perbincangan bahkan menjadi role model terbaik, justru mengalami stagnasi prestasi dan hilang dari peredaran pembahasan contoh terbaik tata kelola pemerintahan. Bahkan muncul daerah-daerah yang sebelumnya tidak diperhitungkan mendadak menjadi juara dan maju pesat.Â
Kesemuanya oleh sebagian besar orang dikatakan disebabkan faktor kepemimpinan, namun sebenarnya tidak hanya faktor tersebut tetapi juga faktor dari birokrasinya sendiri.
Faktor kepemimpinan kepala daerah memang menjadi trigger utama suatu daerah akan bergerak maju atau mengalami kemunduran. Tantangan kepala daerah baru menjadi semakin berat jika daerah tersebut sebelumnya dipimpin oleh kepala daerah yang tergolong berhasil.Â
Maka, masyarakat daerah tersebut menjadi memiliki standar tertentu yang harus dicapai oleh pimpinan baru (minimal dengan capaian sama) bahkan diharapkan lebih baik. Merekapun mempertanyakan nasib daerahnya dimasa setelah kepemimpinan terbaik tersebut berganti.Â
Untuk mengantisipasi beban ini dan agar kepala daerah baru mampu menjadi faktor enabler kemajuan daerahnya maka kemampuan adaptasi calon pemimpin baru untuk mereplikasi model karakter ataupun pola kepemimpinan para kepala daerah terbaik menjadi sangat dibutuhkan.Â
Meskipun kemungkinan hasilnya bisa berbeda (dapat sukses atau dapat gagal), karena cenderung suatu pola kepemimpinan terbaik hanya atau dapat berhasil dijalankan pada suatu daerah tertentu dan terbatas pada periode tertentu saja. Tergantung pada respon lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang dihadapi.Â
Pemimpin daerah baru dapat melakukan pemetaan dan penyesuaian terlebih dahulu yang bersifat generik sebelum mengembangkan model kepemimpinan tertentu misalnya dengan model entrepreneurial leadership.
Dukungan birokrasi juga menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan suatu daerah. Meskipun birokrasi secara sistem dalam bekerja senantiasa mendukung kepala daerah, namun komitmen dan profesionalitas untuk mengejawantahkan instruksi dan arahan yang diberikan pimpinan daerah menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan visi dan misi kepala daerah.Â
Kepemimpinan daerah yang dinamis tentu menuntut tingkat adaptasi yang tinggi dari pimpinan perangkat daerah dalam menyikapi perubahan kebijakan dan arah pembangunan daerah pada sektor yang dipimpinnya. Oleh karenanya, kemampuan atau kompetensi kepemimpinan transformatif menjadi hal krusial untuk perlu diajarkan dan ditanamkan. Sehingga juga terjadi kesinambungan mind-set atau cara berpikir dan bertindak sesuai karakter pimpinan daerahnya.
Pada aspek lainnya bagi birokrasi sendiri, perlu dioptimalkan kemampuan melakukan tata kelola yang unggul dan smart, mengedepankan peningkatan skill problem solving dengan pendekatan inovasi dan kreativitas. Sehingga birokrasi yang hadir dengan berbagai product knowledge-nya dapat menjadi bahan investasi bagi daerah untuk bisa semakin maju.Â
Selain itu, jika inisiatif atau gagasan pembangunan daerah secara berkemajuan cukup melimpah dari seluruh perangkat daerah (bottom up) maka dapat dipastikan pemimpin daerah akan terbantu dan memberikan dukungannya.Â
Hal ini diperlukan pula untuk memutus paradigma birokrasi sebelumnya yang lebih banyak menunggu instruksi/ arahan, kurang inisiatif, dan cenderung konvensional.
Pada akhirnya, untuk menjaga agar prestasi daerah tetap meningkat pesat maka dua unsur kunci yakni pemimpin daerah serta birokrasi perlu bersinergi bersama dengan optimal. Kedua hal ini saling terkait dan membutuhkan, sehingga pesona keduanya perlu saling menguatkan dan saling mempercayai.Â
Birokrasi diharapkan dapat aktif mengambil peran mengusulkan dan menawarkan gagasan kemajuan daerah, sedangkan pimpinan daerah diharapkan dapat mengarahkan harapan dan mimpi serta menetapkan gagasan yang clear, progresif, dan achievable.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H