Jumlah ini tentu masih belum mencukupi pendanaan yang dibutuhkan PLN untuk membangun pasokan listrik sebesar 10 ribu megawatt. PLN lalu menjajaki pendanaan dari dalam negeri melalui sebuah sindikasi beberapa bank nasional dengan nilai pinjaman Rp 8,5 Trilyun  dengan tenor pembayaran selama 10 tahun. Bank nasional yang terlibat dalam pendanaan adalah BRI, BNI, BII dan BCA.
PLN juga menjajaki beberapa opsi dalam meracik kebutuhan pembiayaan, PLN berharap ada tambahan modal dari pemerintah atau biasa dikenal dengan istilah Pernyataan Modal  Negara (PMN)serta adanya pembebasan setoran deviden untuk tahun berjalan.
Selain itu PLN juga berniat menerbitkan surat utang atau obligasi  serta menggunakan subsidiary loan agreement (SLA) hingga menambah hutang pinjaman luar negeri.
Sofyan Basir selaku Direktur PLN menyakinkan racikan pembiayaan yang dilakukan PLN tidak akan membebani keuangan PLN secara umum karena pembiayaan pembangkit listrik yang harus diselesaikan sebesar 10 ribu megawatt. Sofyan Basir mengatakan “ Ada tambahan ekuitas dari pemerintah, ada juga laba tahun ini , itu akan mengurangi DER (debt equity ratio) “
[caption caption="Sumber : ANTARA FOTO/MUhammad Adimaja"]
Mendapat Kewenangan Langsung Demi Mempercepat  Perampungan Target
PLN (persero) juga mendapatkan kewenangan lebih yang dipayungi melalui Kementerian ESDM dengan menerbitkan peraturan nomor 3 tahun 2015 tentang prosedur pembelian tenaga listrik dan harga patokan tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, Â PLTG/PLTMG dan PLTA oleh PLN (persero) dengan cara pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
Dalam hal ini proses yang selama ini berbelit dan memakan waktu yang panjang dapat dipangkas hingga hanya membutuhkan waktu paling lama 45 hari untuk proses pemilihan langsung dan 30 hari untuk proses penunjukan langsung. Sebelumya , pembangunan pembangkit listrik harus malalui klarifikasi, proses tender, hingga proses negosiasi harga jual listrik yang akan di beli PLN dari IPP.
Syarat untuk melakukan penunjukan dan pemilihan langsung , PLN hanya memerlukan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial IPP yang akan diajak untuk bekerjasama.
Kementrian ESDM melalu Dirjen Ketenagalistrikan memberikan dua kriteria bagi pemilihan langsung yaitu : Diversifikasi ke pembangkit non-bahan bakar minyak dan Penambahan kapasitas pembangkitan  pusat  pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi berbeda pada sistem setempat.
Sedang untuk kriteria pada penunjukan langsung , ada empat kriteria yang mencakup sebagai berikut:
