Orang Pintar Pasti Pilih Listrik Pintar

Bahkan ada pula rumah petak yang disewakan sampai diputus pihak PLN karena menunggak tagihan listrik lebih dari tiga bulan.  Kalau sudah begitu si pemilik rumah seperti sudah jatuh tertimpa tangga dan kejatuhan ember pula. Sudah rugi malah harus menanggung denda dan tunggakan listrik.

Maka dengan adanya listrik prabayar, pemilik rumah bisa tidur dengan nyenyak. Karena urusan pembayaran listrik full seratus persen jadi tanggung jawab sipenyewa. Bila pun sipenyewa tak membayar alias tak membeli stroom/TOKEN yang rugi dirinya sendiri karena tak ada aliran listrik. Dan sambungan listrik pun tak akan diputus petugas PLN  walau tak mengisi pulsa TOKEN.

Sipemilik rumah tentu terhindar dari masalah denda dan tunggakan. Ya, sipenyewa sendiri yang akan merasakan tak mendapat aliran listrik bila tak mau membeli pulsa TOKEN.  

PLN Meracik Pembiayaan  Dalam Tugas Merampungkan Target Nasional

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla memang telah menargetkan penyedian 35 ribu megawatt (MW) yang harus dicapai pada tahun 2019. Target ini bukan target mudah,  bahkan target 35 ribu megawatt seperti sebuah target yang tidak masuk akal , hal ini pernah menjadi polemik  ketika Menko Maritim dan Energi, Rizal Ramli mengungkapkan statement ini.

Hal mafia listrik juga pernah diungkap Rizal Ramli , hal ini bertalian dengan masalah  listrik prabayar. Dimana ketika pelanggan listrik  membelian TOKEN  dengan jumlah Rp 100 ribu namun kenyataannya hanya mendapatkan 70 kWh .  

Mengenai hal ini pihak PLN langsung memberikan klarifikasi kepada Menko Rizal Ramli. Karena sejatinya membeli TOKEN listrik prabayar berbeda dengan membeli pulsa seluler. Karena PLN menerapkan harga per satuan kWh dengan nilai tertentu. Jadi ketika membeli TOKEN seharga Rp 100 ribu tentu tidak akan mendapatkan sebesar 100 kWh. Berikut untuk lebih jelasnya : (Lihat Gambar dibawah ini)

[caption caption="Ilustrasi perhitungan listrik prabayar | Sumber : Katadata.com"]

[/caption]

Kebutuhan listrik di Indonesia memang terus merambat naik. Di pulau Jawa, dimana menjadi pulau terpadat dan pusat perekonomian dan pemerintahan setiap tahunnya tumbuh kebutuhan listrik rata rata sebesar 8 persen. Pada tahun 2014 menurut data PLN pulau Jawa telah dipasok listrik sebesar 23.000 megawatt. Bila pertumbuhan setiap tahun 8 persen maka dibutuhkan listrik sebesar 1.800 megawatt per tahun. Bila tak diantisipasi hal ini akan membuat pulau Jawa menuju krisis listrik yang berbahaya.

Pemerintah tentu harus segera membangun pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus merangkak naik. Maka angka 35.000 megawatt adalah angka yang bisa dikatakan wajar untuk diselesaikan pada tahun 2019.

PLN sendiri mendapat jatah 10 ribu megawatt sedangkan sisanya sebesar 25 ribu megawatt akan diisi oleh perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) . Untuk menyelesaikan target 10 ribu PLN (persero) membutuhkan dana hingga Rp 120 trilyun. Dana sebesar itu tentu sangat besar , PLN menggunakan opsi pembiayaan  dengan melakukan pinjaman kepada kreditur asing antara lain World Bank, ADB, JAICA dan KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) senilai Rp 50 Trilyun.