LAPOR terhubung dengan 88 kantor layanan, 14 Pemda, 70 BUMN, 130 KBRI/KJRI/KRI dengan konsep no wrong door policy
[caption caption="Tiga Prinsip LAPOR ( sumber : Presentasi Staf Kepresidenan RI disampaikan pada workshop Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar, Maret 2016)"]
Terpadu
Laporan mudah ditelusuri, status penangan terlacak, ada ruang diskusi publik. Ketuntasan termonitor dengan indikator merah, kuning dan hijau. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja secara partisipatif.
LAPOR dalam peningkatan Layanan Pariwisata
Kementerian Pariwisata sebagai kementerian yang sedang mengejar target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2019 memang sedang berpacu. Segala daya upaya dilakukan, baik dari sisi promosi, pebaikan sarana pra-sarana, event hingga pelayanan maksimal.
Namun ada kalanya operator wisata belum memahami benar apa tugas dan fungsi layanan wisata berstandar nasional. Hospitality yang dibangun masih belum memenuhi harapan wisatawan. Biasanya ini dialami di daerah wisata yang belum berkembang dengan baik.
Dengan adanya LAPOR, Kementerian Pariwisata dapat memantau di mana keluhan dan aduan didapat. Wisatawan yang menggunakan LAPOR dapat dilihat secara nasional, dipantau laporannya hingga feedback dari dinas atau bagian terkait.
LAPOR dapat juga dijadikan sarana hub bila sebuah destinasi wisata sudah memiliki layanan pngaduan secara mandiri. Dengan mengintegrasikan LAPOR, maka kanal pengaduan bisa memproses pengaduan atau pelaporan secara nasional bahkan internasional. Karena LAPOR juga terhubung dengan perwakilan RI di luar negeri.
Karena pariwisata berhubungan dengan service excellent, di mana tingkat kepuasan sangat mempengaruhi aspek peningkatan kunjungan wisata. Bayangkan bila ada destinasi yang tidak sesuai harapan, banyak keluhan dan aduan yang tidak baik. Lalu tidak terpantau dengan baik hingga beritanya malah didengar banyak calon wisatawan. Masalah tak tertangani dan menjadi nilai negatif yang membuat laju kunjungan menjadi menurun.
LAPOR menjadi sarana evaluasi dari sistem kenerja pariwisata secara nasional. Bahkan orang yang ada di luar negeri bisa memberikan input memalui sistem terintegrasi ini. Semua pimpinan instansi dapat memantau kinerja jajarannya melalui dashboard eksekutif.
