Terobosan Baru Kemendagri dan BPKP "Launching Aplikasi Siskeudes 2.0"

Pada pembacaan sambutan Menteri Dalam Negeri tersebut, juga disampaikan bahwa Ada tiga isu yang mengemuka dalam implementasi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa diantara yaitu: 

Pertama, Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi kelengkapan aturan pelaksanaan dan kapasitas aparatur; 

Kedua, Akuntabilitas yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan; 

Ketiga, Pembinaan dan pengawasan (Binwas) yang meliputi koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pendampingan.

Foto Bersama Usai Peresmian Aplikasi Siskeudes 2.0 (Kemendagri dan BPKP)

Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri antara lain: 

Penyusunan peraturan, pedoman, norma dan prosedur terkait pemerintahan desa; 

Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa; 

Peningkatan kualitas pendampingan melalui Pelatihan pendamping teknis kecamatan; 

Penerapan/Implementasi kebijakan melalui pilot project di beberapa daerah melalui program Open Government Indonesia (OGI);

Penyiapan sistem informasi (aplikasi) sebagai tools/alat bantu dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pengelolaan keuangan dan aset Desa.

Tampilan Aplikasi Siskeudes 2.0 (dokpri)

Untuk diketahui bahwa tahun 2017 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga telah mengembangkan Aplikasi Pengelolaan Aset Desa yang disebut dengan SIPADES. Tujuan dibangun dan dikembangkannya kedua aplikasi tersebut adalah: