Di Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku, khususnya di Dusun Kupelejaya, ternyata sampai saat ini tidak ada layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bahkan, tenaga medis pun tidak ada di sana. Secara geografis, Pulau Manipa terpisah dari pusat Kabupaten SBB, Waktu yang ditempuh untuk ke sana kurang lebih 2 jam menggunakan Jonson Tempel dengan biaya transportasi sebesar Rp500.000 ternyata menjadi kendala bagi masyarakat setempat, khususnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pasalnya, akses yang cukup sulit ini juga bisa mengakibatkan fatal pada situasi yang mendesak. Bahkan, di Dusun Kupelejaya sendiri pernah terjadi kasus kematian pada seorang ibu yang diketahui mengalami pendarahan akibat proses melahirkan yang tidak tertangani cepat oleh medis.
Padahal sudah jelas dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (3) berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Namun, kenyataannya implementasi dari UUD tersebut tidak berjalan di sana. Lantas, para pengambil kebijakan selama ini ada di mana?
Selain itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal Satu juga dijelaskan bahwa:
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.
- Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
Mengacu pada peraturan tersebut, sudah bisa dilihat bahwa pemerintah kabupaten setempat khususnya Dinas Kesehatan tidak begitu peduli dengan menyediakan pelayanan secara merata pada masyarakatnya sehingga ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapat pelayanan kesehatan dianggap biasa saja.
Selain pelayanan kesehatan yang tidak dirasakan dengan baik oleh masyarakat setempat, di Dusun Puluheli juga tidak disediakan MCK. Bahkan, di Sekolah SD Negeri Puluheli tidak ada perpustakaan. Bagaimana bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sementara fasilitas pendidikan saja tidak lengkap? Apakah pemerintah Kabupaten sudah melakukan supervisi hingga ke pelosok daerah? Sudah bisa dibayangkan seperti apa kondisi sekolah di sana dengan keterbatasan para pendidik yang hanya terdiri dari satu orang PNS merangkap sebagai tata usaha dan tujuh orang tenaga honorer dengan gaji yang didapati sebesar Rp300.000,00 per bulan.
Pada umumnya sekolah-sekolah di Pulau Manipa, tenaga pendidiknya lebih banyak berstatus honorer. Desa Namae juga mengalami persoalan yang sama, bahkan masalah kurangnya air bersih dan MCK pada mesjid yang belum disediakan juga menjadi hambatan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, dermaga yang selama ini dijanjikan tidak pernah dibangun, padahal sebagian besar aktivitas masyarakat selain bercocok tanam mereka juga adalah nelayan.
Kehadiran AKBP. Ir. Untung Sangaji di Dusun Kupelejaya bertepatan dengan kejadian yang tak terduga, yakni seorang ibu yang baru saja melahirkan meninggal dunia akibat pendarahan sehingga nyawanya tidak dapat tertolong karena tidak ada tenaga medis, sementara akses menuju kota Kabupaten cukup sulit dengan biaya yang tidak bisa dijangkau oleh mereka, Melihat kondisi tersebut, dirinya langsung melakukan dialog dan interaksi dengan masyarakat, khususnya dengan masyarakat Puluheli, Namae, Labuan Timur, dan Tunuwara. Mendengar curahan masyarakat tersebut membuatnya benar-benar prihatin dan merasa Iba, pasalnya hingga sampai tahun 2016 ini ternyata masih ada ketidakadilan dan tidak meratanya pelayanan terhadap sebagian masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Khusus untuk masyarakat Dusun Kupelejaya, mereka sangat mengharapkan adanya bantuan pemerintah berupa penyediaan pelayanan Pusat Kesehatan Dusun. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat setempat.
Rasa keprihatinan Sangaji ini diungkapkan usai melakukan dialog dengan masyarakat, “saya prihatin atas desa-desa kita yang dibagian ujung apalagi pulau yang terpisah, janji-janji muluk untuk desa kita selama ini mengahantui, menurut teman saya yang ada disana sudah banyak janji yang mereka nikmati dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan ada perubahan kedepan”.Ungkapnya.
Terkait dengan para pendidik yang masih berstatus honor, Dirinya melihat bahwa ada potensi yang baik pada para pendidik tersebut, karena meski baru berstatus honor tapi mereka bisa membuat laporan, materi pembelajaran dan materi ujian dengan bagus.
Mestinya guru honor tersebut diperhatikan kapasitasnya dan juga menyediakan fasilitas yang lengkap pada sekolah sehingga bisa menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2003 pada Pasal 41 ayat 3 yang menyatakan bahwa:
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga pendidik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.”
Pada saat melakukan dialog, Salah seorang warga yang berinisial AK juga mengisahkan bahwa dirinya telah menjadi guru honor selama 20 tahun dikampung halamanya sendiri, dengan gaji yang didapat perbulan sebesar Rp.300.000, ini mungkin tidak cukup untuk biaya hidup sehari-harinya. Maka dia pun harus mencari pekerjaan sampingan dengan cara bernelayan. Tenaga Honorer seperti AK mestinya sudah bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Dia berharap agar layanan kesehatan tidak harus menunggu ada orang sakit, tetapi sebisa mungkin memberi pelayanan dengan cara datangi masyarakat, khususnya daerah yang jauh dari pusat perkotaan.
Salam
R. Leikawa - Kompasianer Amboina