"Kenapa yang miskin bisa langsung diterima, dan yang tidak miskin tapi nilai ujian nasionalnya lebih tinggi tergeser oleh yang miskin ini?"
Begitu kira-kira salah satu kalimat yang muncul dalam berita-berita dan tulisan-tulisan berbentuk opini yang bertebaran menjelang tahun ajaran baru ini. Kalimat tersebut menanggapi aturan seleksi murid baru di sekolah negeri, yang salah satu jalur masuknya adalah dengan surat miskin.Â
Pemegang surat miskin (dan beberapa kartu yang menunjukkan identitas miskin seperti Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Miskin ) memang bisa mendaftar dan masuk sekolah lewat jalan tol.
Murid-murid miskin ini, tak peduli berapapun nilainya, akan langsung diterima.Â
Jika tidak diterima di pilihan pertama, disalurkan ke pilihan kedua. Selanjutnya, ada beberapa provinsi yang bahkan masih memberikan jaring pengaman berikutnya yang menjamin jika mereka tidak diterima di pilihan kedua sekolah negeri, maka akan langsung disalurkan ke sekolah swasta terdekat (tak disebutkan tentang detail biaya namun aku berasumsi, jika aturannya seperti ini, anak-anak ini bisa jadi tidak akan dikenakan biaya serupa sekolah swasta tapi bahkan bisa gratis uang sekolah seperti di sekolah negeri).
Membaca protes di atas yang bernada mirip seperti yang kutuliskan tentang jalur tol untuk anak-anak miskin, ingatanku melayang pada sebuah percakapan dulu. Duluuu sekali, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu.
Ini adalah percakapan dengan seorang kawan masa kecil, yang di masa dewasanya kemudian menjadi guru. Dia guru teladan tingkat provinsi, yang ketika itu menjadi Kepala Sekolah di pinggiran kota kecil.
***
Kami, aku dan kawanku itu, sering bertukar cerita. Salah satu topik yang sering kami obrolkan adalah tentang murid-muridnya.
Aku, yang bukan guru dan tidak punya murid, kalau pembicaraannya menyangkut urusan sekolah, biasanya menanggapi ceritanya dengan kisah-kisah dari sekolah anak-anakku sendiri.
