Tapi masalahnya kemudian bila Koalisi Berser menjadi 1 poros, ada Etika Politik yang tercederai. Â 6 Partai ini akan menunjukan kepada rakyat bahwa mereka semua bersikap Pragmatis dan semata-mata hanya mengejar kekuasaan.
Bagaimana mungkin 6 Partai yang berbeda platform , berbeda azas-azas yang diperjuangkan kok mendadak semuanya  berubah menjadi 1 azas yang diperjuangkan?  Belum lagi ditambah partai-partai kecil seperti Perindo, Hanura, PSI dan lainnya.  Jelas-jelas semua partai ini hanya bertujuan kepada Kekuasaan semata.
Lagipula kalau 6 Partai besar ini bersatu dalam 1 koalisi, siapa yang akan jadi Leadernya? Siapa yang punya hak untuk mendapatkan posisi Capres dan Cawapres. Â Jelas tidak mudah menentukan hal itu dan bisa-bisa belum apa-apa terjadi keributan maupun proses Tarik ulur yang memakan waktu hingga berbulan-bulan sampai batas pendaftaran KPU.
Lalu misalnya bisa diputuskan Capres-Cawapresnya Ganjar-Prabowo.  Ini jelas sangat beresiko karena semua orang yang pro Prabowo tetapi  tidak suka Megawati, atau tidak suka Golkar, atau tidak suka Muhaimin dan lain-lainnya,  suara mereka akan berpindah  ke Anies Baswedan.  Belum tentu Ganjar-Prabowo bisa menang melawan Anies-AHY (misalnya)
Di sisi lain apa iya Prabowo mau jadi Cawapres? Â Atau sebaliknya apa mau PDIP bila Ganjar hanya jadi Cawapres? Jelas partai manapun yang hanya sebagai Cawapres akan ditinggalkan konstituen setianya.
Jadi strategi Koalisi Besar membentuk 1 poros di Pilpres 2024 tidak akan mungkin terjadi.
STRATEGI MEMECAH KEKUATAN LUAR DALAM
Maksud penulis dalam hal ini adalah Strategi memecah kekuatan politik pendukung Anies Baswedan dan strategi membagi 2 kekuatan/ 2 poros dari Koalisi Besar.
Dari pengamatan penulis selama ini di setiap Pilpres yang sudah-sudah, Â ada beberapa daerah yang tidak mampu ditembus mesin parpol lain karena daerah tersebut punya massa terkonsentrasi. Daerah tersebut antara lain : Jateng, Bali, NTT, Sulut dan Papua yang selalu memilih siapapun Capres dari PDIP.
Lalu Jatim yang hampir selalu memilih Capres yang didukung PKB, kemudian Jabar, Banten, NTB dan mayoritas pulau Sumatra yang selalu memilih Capres yang dekat dengan kalangan Islam.
Sementara untuk daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku selalu  dikuasai oleh mesin-mesin Parpol Golkar, Gerindra, Nasdem dan Demokrat.
