Presiden dan Kapolri memang sudah begitu serius menangani masalah-masalah di Kepolisian tapi pertanyaannya kemudian, sudahkan akar-akar  masalah dari semua ini ditemukan? Sudahkan ditemukan cara yang terbaik untuk segera membenahi institusi ini?
Mengapa ada Jendral-jendral yang melakukan Kejahatan? Mengapa ada jendral-jendral yang kekayaannya luar biasa? Mengapa sering terjadi  prajurit-prajurit polisi terlihat bengis ke rakyat?  Dan mengapa sangat rendah kepercayaan rakyat terhadap  Institusi ini?
INSTITUSI POLRI SEMAKIN BURUK SETELAH JOKOWI BERKUASA?
Mohon maaf pak Jokowi, menurut penulis memang demikian dimana mungkin dapat disimpulkan Institusi Kepolisian semakin memburuk saja  di era pak Jokowi.
Flashback ke awal tahun 2015. Pada saat itu KPK sedang mendalami Kasus Rekening Gendut Polri dan sempat mentersangkakan Komjen Budi Gunawan. Â Tapi apa yang terjadi kemudian?
Tiba-tiba 2 Komisioner KPK tersangkut kasus tidak jelas yang membuat keduanya harus lengser dari jabatannya.  Kemudian terjadi anti klimaks penegakkan hukum dimana seorang Hakim Pengadilan Negeri  ternyata mampu merubah KUHP dan berhadil memenangkan gugatan prapradilan Budi Gunawan.
Hal-hal itu luar biasa pak Jokowi. Dan kita lihat kemudian, Kasus Rekening Gendut Polri menguap begitu saja. Begitu juga Kasus 2 Komisioner KPK entah bagaimana ceritanya dianggap selesai begitu saja.
Kemudian masuk ke tahun 2017, dalam pengamatan penulis terlihat sekali  Polri sering terlibat dalam hal-hal politik. Sebagai catatan, pada Pilgub DKI 2017 pada saat Pilgub DKI akan digelar tiba-tiba Cawagub AHY yaitu Silvia Murni dipanggil beberapa kali oleh Polda Metro Jaya untuk  Kasus (Katanya) Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid.
Pemanggilan itu berdampak pada anjloknya  Elektabilitas AHY. Dan setelah Pilgub DKI 2017 selesai digelar, tidak terdengar sama sekali kasus itu dilanjutkan penyelidikannya apalagi penyidikannya.  Benar tidaknya kasus itu seharusnya tidak perlu dilakukan Pemanggilan Kontestan Pilkada pada saat Pilkada akan/ sedang digelar.
Harus menunggu Pilkada digelar terlebih dahulu karena itu adalah Hak Konstitusi rakyat. Â Setelah Pilkada digelar barulah penyelidikan dapat dilakukan. Bila kontestan itu menang tapi terbukti terlibat kasus korupsi, tentu saja kontestan itu tidak bisa dilantik dan yang akan dilantik jadi kepala daerah adalah kontestan pemenang kedua.
Masuk di tahun 2018, Polri kita terlihat begitu galak dengan barisan Oposisi.  Waktu itu ada aspirasi dan taggar #gantipresiden sehingga banyak sekali larangan orang berkumpul  karena ditakutkan akan mengelindingkan bola salju taggar tersebut.  Neno Warisman kena cekal di Pekanbaru . Malah BIN terlibat dalam urusan aspirasi tersebut.
