Rezim Jokowi yang Semakin Lama Semakin Ambyar

Kok bisa terjadi Kasus Jiwasraya di rezim Jokowi? Siapa saja yang menjadi Direksi dan Komisarisnya dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat membobol keuangan BUMN ini?  Kemungkinan besar mereka-mereka ini punya kedekatan dengan Penguaa yang ada sehingga tidak mampu terdeteksi secara dini adanya kasus ini.

Terus terang saja saya pesimis Kasus ini bisa diselesaikan oleh Rezim saat ini. sama halnya dengan  pesimisnya saya tentang masa depan KPK di Rezim yang sangat dibanggakan oleh sebagian kalangan masyarakat kita saat ini.

Terakhir ( Yang Keempat) adalah Omnibus Law (UU Sapu Jagad)

Omnibus Law beberapa bulan lalu sempat digadang-gadangkan Jokowi sebagai Solusi untuk mengefektifkan Periode Kedua Kepemimpinannya.  Berkali-kali Jokowi menyebut Omnibus Law sebagai solusi terbaik untuk memangkas jalur birokrasi yang tidak efektif, menciptakan lapangan kerja seluasnya , mempercepat pertumbuhan ekonomi dan lainnya.

Saat saya menonton berita di TV berkali-kali  Jokowi  mensosialisasikan akan datangnya UU besar bernama  Omnibus Law yang akan menganulir banyak UU sebelumnya  yang tidak efektif,  dalam hati saya mengatakan mudah-mudahan saja benar seperti itu dan mudah-mudahan saja RUU nya  tidak kontroversial seperti halnya beberapa RUU  dan  UU KPK yang ditolak keras masyarakat luas pada  tahun lalu.

Sayangnya harapan itu kembali hanya tinggal harapan saja. RUU Omnibus Law sangat bermasalah, terutama yang terkait RUU Cipta Lapangan Kerja. Sangat kontroversial seperti halnya UU KPK yang baru. RUU ini cenderung hanya memanjakan para para investor tanpa perduli dengan nasib buruh.

Berkaca dari UU KPK baru yang dipaksa Rezim ini supaya berlaku tanpa memperdulikan gelombang demo mahasiswa dan hujan kritik, berkaca juga pada ngasalnya DPR periode sebelumnya yang menggolkan sekian banyak RUU bermasalah dan kontroversial, sepertinya RUU  Omnibus Law ini juga akan dipaksakan untuk berlaku secepatnya. Dan ini bisa jadi akan menambah terjadinya  krisis politik nasional.

NEGERI INI BERPOTENSI TERANCAM KRISIS POLITIK NASIONAL.

Sebagai alinea penutuh saya ingin menggambarkan kekuatiran saya akan kemungkinan terjadinya Krisis Politik Nasional dalam pemerintahan Jokowi.

Rezim ini secara sederhana kontruksinya sudah mirip Rezim Orde Baru. Pihak-pihak yang ada di Pemerintahan adalah Pihak-pihak yang sama yang juga ada di Parlemen. Partai-partai penguasa DPR adalah partai-partai yang menguasai Pemerintahan. 

Apa yang bisa kita harapkan dari kondisi seperti ini?