Sebenarnya sejak Pilpres 2019 berakhir saya sudah berjanji dalam hati untuk tidak menulis artikel politik lagi. Kepedulian saya terhadap negeri ini sejak tahun 2011 yang ingin andil membangun negeri ini dengan cara selalu mengkritisi kebijakan pemerintah lewat tulisan-tulisan akhirnya benar-benar surut dengan selesainya  Pilpres 2019.
Alasannya karena dalam 4 tahun terakhir saya melihat Sistim Demokrasi negeri ini mulai memburuk dan semakin hari semakin memburuk. Dan "Bom" nya adalah Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 (yang menurut saya kontroversial) yang akhirnya membuat saya semakin menyimpulkan bahwa untuk ke depannya ( 5 tahun ke depan), sistim demokrasi negeri ini akan menjadi lebih memburuk lagi.
Sudah tidak ada gunanya lagi rakyat bersuara untuk mengkritik pemerintah. Pemerintahan Jokowi sudah terbukti (dalam pengamatan saya selama 4 tahun terakhir) adalah Pemerintahan yang anti kritik.Â
Siapapun yang mengkritik pemerintah selalu dipukul rata sebagai Pihak Oposisi. Selalu dipukul rata sebagai pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas politik nasional. Â
Berbeda dengan zaman SBY dimana saya merasa bebas bersuara dan berpendapat, di zaman Jokowi setiap saya mengkritik pemerintah selalu saja saya dicap Kampret. Saya dimusuhi banyak teman hanya karena mengkritik Jokowi.
Dan saya juga melihat banyak aktivis-aktivis yang dipolisikan hanya gara-gara mengkritik Pemerintah. Pun ada juga yang sampai menjadi kasus pidana yang terasa kental aroma politiknya.Â
Akun-akun medsos beberapa teman yang merupakan pendukung Prabowo  saat Pilpres 2019 juga saya lihat banyak yang dibekukan oleh Facebook.  Dapat diduga mungkin tidak bisa dilepaskan dari peran Menkominfo.
Anehnya juga beberapa hari lalu salah satu email saya tiba-tiba tidak bisa diakses setelah sehari sebelumnya saya ikut menanda-tangani Petisi soal ajakan untuk mengawasi Pansel KPK yang menseleksi Capim KPK. Saya tidak tahu persis penyebabnya tapi yang seperti ini baru sekali terjadi selama 1 dekade ini.
Dari berita media resmi 2 hari terakhir, saya baca Jubir KPK, Koordinator ICW dan anggota LBH dipolisikan karena ikut mengawal seleksi Capim KPK. Di sisi lain Pansel KPK juga enggan menerima undangan KPK untuk melihat track record Capim KPK yang sudah diseleksi.
Bagaimanapun juga nalar saya mengatakan bahwa sepertinya ada peran Elit yang berusaha "mengatur" Pansel KPK didalam menseleksi Capim KPK mendatang. Semua inilah yang saya sebut diatas sebagai  sistim demokrasi yang semakin hari semakin memburuk.
RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA YANG TIDAK MASUK AKAL DAN AKAN MENDEGRADASI JOKOWI
