OTT KPK 6,5 Miliar Bowo Sidik Gerus Elektabilitas Jokowi?

Slogan Orang Baik pilih Orang baik akhirnya menjadi Bumerang bagai pendukung Jokowi paska penangkapan Romahurmuziy.  Begitu Ketua Umum PPP Rommahurmuzy ditangkap, muncullah meme-meme dari kubu 02. 

Foto-foto  keakraban antara Jokowi dan Romi  dishare  di medsos dan diberi caption "orang baik pilih orang baik". Muncul juga bersamaan  foto Bupati dari PDIP yang korupsi Rp. 5,8 Trilyun dengan caption yang sama. .

Dan yang kemarin peristiwa Elit Golkar Bowo Sidik Pangarso ditangkap KPK mungkin akan menambah lagi meme-meme seperti itu. apa boleh buat slogan orang baik pilih orang baik akhirnya menjadi mubazir.

Berbicara soal slogan, pada awal musim Kampanye  Denny Siregar pendukung Die Hard Jokowi mengkritik keras slogan TKN-Jokowi yang mengusung : Bersih, Merakyat dan Kerja Nyata. Menurut Denny slogan itu terlalu Jadul dan terlalu standard.  Beda jauh dengan slogan kalangan oposisi yang menurutnya  sangat kuat karakternya dan menantang seperti taggar #2019GantiPresiden.

Saya tidak sepakat dengan Denny Siregar. Slogan itu baik kok meskipun tidak berkarakter kuat seperti taggar Ganti Presiden.  Yang saya kurang setuju malah slogan Orang Baik pilih Orang Baik.

Kalimat "Orang Baik pilih Orang Baik" itu merupakan sebuah ajakan.  Tapi kalimat itu menunjukkan bahwa pihak yang mengajak tidak paham tentang  esensi Pilpres seutuhnya.  Pilpres itu bukan sekedar memilih seorang Capres tetapi harus juga mempertimbangkan siapa-siapa yang ada di belakang Capres yang diperjuangkan.

Lagi pula kalimat itu juga terkesan mendiskreditkan ataupun memprovokasi  kubu lawannya. Logikanya kalau disini "orang baik pilih orang baik tentu disana orang jahat pilih orang jahat".  Klaim pihak sendiri sebagai  kalangan orang baik sementara diluar kalangan mereka sebagai orang jahat itu sungguh tidak bijak.

 Akhirnya realitanya terbukti bahwa tidak semua yang berada di kubu Jokowi adalah orang baik. Romy PPP  itu orang Jahat. Bupati PDIP yang korupsi 5,8 Trilyun rupiah juga orang jahat. Begitu juga Bowo Sidik yang menerima Gratifikasi  Rp.6,5 Milyar yang akan dipakai untuk Serangan Fajar kampanye Pemilu 2019.

Supaya kembali mengingatkan lagi tentang bagaimana meraja-lelanya korupsi, berikut ini saya sajikan info grafis dibawah ini. Ada daftar partai paling korup dan ada daftar Kepala Daerah paling korup. Dan yang terbanyak adalah PDIP dan Golkar.

gambar detiknews

Indonesiana.tempo.co

Pertanyaan kemudian, bagi para pemilih Jokowi apakah fakta-fakta tidak mempengaruhi penilaian anda terhadap Jokowi? 

Kita semua tahu Jokowi adalah orang yang bersih. Moralitas Jokowi tidak bisa diperdebatkan  karena semua orang paham dan percaya Jokowi adalah pejabat bersih.  Tapi yang namanya pemerintahan bersih itu tolok ukurnya bukan hanya berbicara tentang Presidennya saja melainkan Kabinetnya dan parlemen yang ada.

Fakta diatas membuktikan bahwa selama 4 tahun ini Sosok Jokowi  memang dimanfaatkan oleh partai-partai pendukungnya. Jokowi yang jadi Presiden tapi mereka yang berkuasa. Mereka yang menguasai Kabinet dan mereka juga yang menguasai parlemen.

Akhirnya kembali pada Pilihan Pilpres 2019 yang memang  hanya 2 yaitu :

Pertama anda suka pada penampilan  Jokowi. Track recordnya bersih.  Anda percaya pada moralitas dan kemampuannya  tapi faktanya di belakang Jokowi  (partai pendukung utamanya)  tidak bersih.

Kedua,  Prabowo yang (mungkin) kurang disukai penampilannya. Tapi Prabowo juga bisa bersih. Tidak ada satupun peristiwa korupsi terkait dirinya. Prabowo orang yang tulus dan mantan Jendral TNI seperti halnya SBY. Jelas Prabowo punya karakter pemimpin. Dan partainya Gerindra jauh lebih sedikit koruptornya dibanding partai pendukung Jokowi.

Hal-hal Itulah yang seharusnya dipertimbangkan. Tidak sesederhana orang baik pilih orang baik.

 APAKAH PENANGKAPAN ELIT GOLKAR BOWO SIDIK MEMPENGARUHI ELEKTABILITAS JOKOWI?

Tentu jawaban saya adalah tidak atau terlalu kecil sekali kemungkinannya. Berbeda halnya kalau peristiwa itu terjadi sebulan yang lalu yang mungkin bisa mempengaruhi pilihan Swing Voters.

Soal Elektabiltas sebenarnya itu menyangkut soal Opini seseorang terhadap  siapa yang akan dipilihnya dalam Pemilu. Dan untuk terbentuknya sebuah opini tentang seorang tokoh membutuhkan waktut yang panjang.  Berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Tidak mungkin hari ini suka pada Prabowo lalu besok suka pada Jokowi atau sebaliknya.

Bisa saya katakan saat ini (18 hari menjelang Pilpres) 99% masyarakat kita sudah tidak mungkin lagi  merubah pilihannya terhadap Capres yang ada.  Kecuali ada peristiwa yang luar biasa yang menyangkut Capres-cawapres yang ada. Sementara OTT KPK terhadap Romahurmuziy dan Bowo Sidik tidak terkait langsung kepada Jokowi.

Masyarakat kita yang mungkin bisa berubah pilihannya saya perkirakan hanya kurang dari 1%. Mereka termasuk Swing Voters dalam kategori  Pemilih Pemula. Jadi memang peristiwa penangkapan Bowo Sidik bisa dikatakan tidak akan mempengaruhi sama sekali Elektabilitas Jokowi.

OTT BOWO SIDIK MEMBUKTIKAN LAGI BETAPA BOBROKNYA MENTAL ELIT PARTAI DAN DPR

Membahas tentang Bobroknya mental elit partai memang sebenarnya  tidak terkait dengan kontestasi Pilpres 2019 karena siapapun  Presidennya  selama tidak ada perubahan yang mendasar pada prilaku eksekutif dan legislative  selama itu pula korupsi tetap meraja lela.

Lihatlah betapa "Seramnya" Gratifikasi yang melibatkan Bowo Sidik Pangestu. Terima uang haram sebanyak Rp.6,5 Milyar, lalu uang haram itu dipecah dalam Rp. 20 ribuan dan Rp.50 ribuan, dimasukan ke dalam ribuan amplop dan rencananya dibagikan ke rakyat agar mereka memilihnya lagi menjadi anggota Dewan.

 2 Kejahatan sekaligus  akan dilakukan oleh Poltisi Golkar ini. Menerima Suap karena punya jabatan sebagai legislative dan memberikan suap ke rakyat agar tetap menjadi legislative. Bayangkan saja bila 20% dari anggota DPR seperti ini.

Apakah Gratifikasi Pupuk 6,5 Bowo Sidik Pangarso Melibatkan Ketua Umum Golkar?

Saya tidak tahu. Bowo Sidik adalah anggota DPR Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VI DPR. Komisi ini melakukan pengawasan terhadap bidang Industri, Investasi dan Persaingan Usaha. Dengan demikian Komisi ini adalah mitra kerja dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi  dan kementerian BUMN.

Menteri Perindustrian kita tahu adalah Airlangga Hartato, Ketua Umum Golkar. Menteri Perdagangan tentu Enggar yang berasal dari Nasdem.  Dan seterusnya.

Gratifikasi yang diterima Bowo Sidik adalah Gratifikasi yang berasal dari Transaksi Sewa Kapal yang mengangkut Pupuk untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia.  Pupuk ini diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia, sebuah BUMN yang dulu bernama PT. Pupuk Sriwijaya.

Bagaimana ceritanya sampai Bowo Sidik, seorang anggota DPR Komisi VI mampu mengatur transaksi perdagangan anak Perusahaan BUMN?  Bagaimana caranya anggota DPR bisa mengatur harga sewa kapal untuk mengangkut Pupuk hasil produksi PT. Pupuk Indonesia?

Tentu karena link yang dimilikinya sebagai anggota Komisi VI dan mungkin dia merupakan kawan baik dari Menteri Perindustrian dan mungkin juga dia adalah kenalan baik dari Menteri BUMN.  Kalau tidak begitu bagaimana mungkin PT. Pupuk Indonesia mau begitu saja diatur oleh seorang anggota DPR?

Waktu bulan Juli tahun 2017 Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah menyebut ada Mafia Pupuk yang mengganggu produksi Pertanian. Pupuk menjadi barang langka. Mereka mengoplos Pupuk di suatu tempat barulah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Mereka bisa mendapatkan keuntungan per hari sampai Rp. 500 juta rupiah.

Mafia Pupuk, Mafia Beras, Mafia Gula dan Mafia lain-lainnya selalu saja menghantui rakyat dan petani kita. Begitulah yang terjadi selama bertahun-tahun. Semua komoditi-komoditi yang menyangkut kebutuhan rakyat luas,  baik pada tahapan  impor hingga tahapan distribusi selalu saja diganggu oleh tangan-tangan jahat yang akhirnya membuat harga tidak masuk akal yang ujung-ujungnya merugikan petani dan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah hanya politisi partai Golkar di DPR saja yang melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Bowo Sidik? Tentu saja jawabannya tidak. Pasti masih banyak Bowo Bowo yang lain yang juga melakukan hal yang serupa tapi belum tertangkap KPK saja.

Peristiwa Jual Beli Jabatan Romahurmuziy dan Peristiwa Serangan Fajar 6,5 Milyar Bowo Sidik seharusnya menjadi  perhatian kita dan pertimbangan kita dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 ini. Kita semua yang harus menjaga negeri ini dari tangan-tangan para koruptor jahat yang selalu merusak negeri ini.

Sekian.

Sumber-Sumber :
KPK OTT Bowo Terkait Suap Sewa Kapal, Ini Penjelasan PT Pupuk Indonesia
‘Sumbang’ Lagi Kada ke KPK, PDIP Terkorup di Indonesia?