Sebenarnya yang menjadi masalah besar atau yang sangat besar dipermasalahkan oleh public adalah Pembangunan Pulau G dimana Raperda yang dibuat untuk itu belum ada tetapi Pulau itu sudah dibangun dan dipasarkan oleh Agung Podomoro.
Akhirnya terjadilah OTT dari KPK dengan barang bukti Rp.2 Milyar yang  membawa  anggota DPRD DKI M. Sanusi dan Direktur Agung Podomoro masuk Penjara.
Kontroversi berlanjut dengan Gugatan Kelompok Nelayan dan menang di PTUN.  Kontroversi berlanjut dengan Moratorium yang dikomandani Rizal Ramli sebagai  Menko Maritim.
Di sisi lain ada Pernyataan Kontroversial Ahok yang mengatakan tanpa Agung Podomoro , Jokowi tidak akan menjadi Presiden dan lain-lainya (termasuk isu keterlibatan Agung Podomoro membiayai penggusuran Kali Jodo).
Kontroversi semakin berlanjut (khususnya Pulau G) dimana kemudian Rizal Ramli "dipecat" oleh Jokowi dan digantikan Luhut Panjaitan. Â Tak lama kemudian oleh Luhut Panjaitan, Moratorium Pulau G dicabut dan Reklamasi Pulau G dilanjutkan.
Adalah sungguh aneh bila semua kebijakkan Luhut Panjaitan mencabut Moratorium Pulau G itu tanpa sepengetahuan/ tanpa persetujuan Jokowi. Jadi logikanya terkait Pulau G, masa' iya sih Jokowi tidak terkait ataupun tidak tahu menahu?
Lalu kenapa Jokowi harus menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk Proyek Reklamasi?
Dan sebenarnya Kontroversi Pulau G ini sudah bertambah kencang pada saat Pilgub DKI 2017 yang lalu dimana Proyek Reklamasi ini dijadikan isu kampanye dari Anies Baswedan.
Akibatnya kemudian ketika Anies terpilih menjadi Gubernur DKI, Luhut Panjaitan menjadi begitu sering memperlihatkan ketakutan bahwa Anies akan membatalkan Reklamasi. Inilah yang menjadi puncak Kontroversi Reklamasi (khususnya Pulau G).
Dalam pengamatan saya, sepertinya  Proyek Reklamasi ini akan menjadi Momentum besar lagi bagi Anies Baswedan.  Prediksi saya Anies akan membatalkan Pulau G tetapi untuk Pulau C dan D yang sudah dibangun sejak zaman Fauzi Bowo akan tetap dibiarkan.
Bila Pulau G yang dibatalkan Anies (termasuk 3 pulau berikutnya yang sudah dikeluarkan izinnya oleh Ahok), maka Anies punya dukungan moril dari Penyidikan KPK yang sedang berjalan sekarang maupun Sikap Menteri Perikanan Kelautan Susi Pudjiastuti yang memang selalu tidak setuju dengan Proyek Reklamasi.
